Agung menyebut, kementerian tersebut yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten.

Badan Pengawas Keuangan (BPK) tahun ini menerapkan International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 12, untuk memberikan akuntabilitas, transparansi, untuk mendorong kinerja entitas yang laporan keuangannya diperiksa oleh BPK agar bermanfaat untuk publik.

Agung mengatakan, dengan adanya temuan tersebut maka pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap daerah yang belum mampu mandiri. Hal tersebut agar daerah tidak selalu bergantung dari pendanaan pemerintah pusat.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna, memberikan empat catatan penting untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019. Catatan tersebut mencakup kinerja positif pemerintah hingga pengelolaan dana penanganan Virus Corona.

Atas ke-88 Laporan Keuangan tersebut, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap 84 LKKL dan 1 LKBUN (96,5 persen), Wajar Dengan Pengecualian terhadap 2 LKKL (2,3 persen) dan Tidak Menyatakan Pendapat pada 1 LKKL (1,2 persen).

Mengingat besarnya kasus ini, Agung menyebutkan bahwa akibatnya tidak hanya sampai perhitungan kerugian negara, namun kerugian perekonomian negara.Di mana artinya ini memiliki dampak lebih luas lagi.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengungkapkan, pihaknya melakukan perhitungan kerugian negara (PKN) kasus Jiwasraya setelah konstruksi perbuatan melawan hukum dan tersangka dalam kasus ini ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Sehingga, tidak perlu dicurigai bahwa BPK melindungi pihak tertentu.

Joko Agus Setyono menegaskan bahwa pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemeriksaan Ikhtisar Hasil Pemeriksa Semester (IHPS) II tahun 2019. Ketua BPK, Agung Firman Sampurna menjelaskan pemeriksaan IHPS II Tahun 2019 adalah hasil dari 488 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Auditor Utama II Badan Periksa Keuangan (BPK) Laode Nusriad memberikan rekomendasi agar utang pemerintah tak menumpuk. Sebab, utang selalu menjadi pembahasan menarik karena masyarakat memiliki kekhawatiran negara tak mampu melunasi utang.

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono mengingatkan pemerintah berhati-hati mengelola uang negara untuk penanganan penyebaran dan dampak Virus Corona di Indonesia. BPK sendiri sedang menyiapkan strategi baru untuk memaksimalkan pemeriksaan terhadap pergeseran dana untuk Covid-19.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyoroti pengawasan yang dilakukan oleh OJK kepada perbankan. Seperti diketahui, dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II-2019, BPK menyatakan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap 7 bank secara individual tidak sepenuhnya sesuai ketentuan.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak perlu menunggu hasil audit BPK untuk mencairkan DBH. Terlebih lagi DBH tersebut untuk kekurangan pembayaran 2018 dan 2019.

Agung mengatakan, pembayaran DBH dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tidak ada hubungannya dengan hasil pemeriksaan BPK. Hasil pemeriksaan BPK tidak relevan dijadikan dasar dalam pembayaran DBH yang kurang.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan ada 21 perusahaan yang kurang cermat dalam menghitung penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam. Akibatnya negara mengalami kekurangan penerimaan negara sebesar Rp 328,13 miliar dan USD 38,66 juta.

Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan sejumlah permasalahan. Antara lain pelaksanaan verifikasi dan validasi belum memadai. Sehingga menghasilkan data input yang berkualitas untuk penyaluran bantuan sosial.

BPK menjelaskan ketidakefektifan ini karena tata kelola penyelenggaraan jaminan pensiun PNS, TNI dan Polri belum diatur secara lengkap dan jelas. Serta belum disesuaikan dengan aturan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam pemeriksaan ini melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 48 objek pemeriksaan yang berhubungan. Di antaranya meliputi 9 pemerintah provinsi, 31 pemerintah daerah kabupaten dan 8 pemerintah kota.