BPK: Validasi Data Kemenkes untuk Bansos Belum Memadai

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap kinerja atas pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial di Kementerian Sosial. Pemeriksaan ini dilakukan Tenaga kesejahteraan Sosial (TKS) dalam penyaluran bantuan sosial tahun 2018 sampai tahun 2019 triwulan III.

"Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial di BKF dalam penyaluran bantuan sosial," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019 pada Rapat Paripurna DPR Ke-14 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/5).

Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan sejumlah permasalahan. Antara lain pelaksanaan verifikasi dan validasi belum memadai. Sehingga menghasilkan data input yang kurang berkualitas untuk penyaluran bantuan sosial.

"Pelaksanaan verifikasi dan validasi belum memadai dalam menghasilkan data input yang berkualitas untuk penyaluran bantuan sosial," kata Agung.

Pemeriksaan BPK dilakukan pada Kementerian Sosial dan instansi di beberapa wilayah. Ini dilakukan di instansi terkait di Provinsi DKI Jakarta,Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.