BPK: Validasi Data Kemenkes untuk Bansos Belum Memadai
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap kinerja atas pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial di Kementerian Sosial. Pemeriksaan ini dilakukan Tenaga kesejahteraan Sosial (TKS) dalam penyaluran bantuan sosial tahun 2018 sampai tahun 2019 triwulan III.
"Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial di BKF dalam penyaluran bantuan sosial," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019 pada Rapat Paripurna DPR Ke-14 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/5).
Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan sejumlah permasalahan. Antara lain pelaksanaan verifikasi dan validasi belum memadai. Sehingga menghasilkan data input yang kurang berkualitas untuk penyaluran bantuan sosial.
"Pelaksanaan verifikasi dan validasi belum memadai dalam menghasilkan data input yang berkualitas untuk penyaluran bantuan sosial," kata Agung.
Pemeriksaan BPK dilakukan pada Kementerian Sosial dan instansi di beberapa wilayah. Ini dilakukan di instansi terkait di Provinsi DKI Jakarta,Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Verifikasi adalah Pemeriksaan Kebenaran, Berikut Penjelasan Selengkapnya
Penting untuk memverifikasi keaslian informasi sebelum menerimanya sebagai kebenaran.
Baca SelengkapnyaBawaslu Jadikan Temuan PPATK untuk Verifikasi Sumber Dana Kampanye
Setiap pasangan calon diperbolehkan menerima sumbangan dari sejumlah pihak.
Baca SelengkapnyaBansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bawaslu Ingatkan Partai Serius Laporkan Dana Kampanye, Ini Sanksinya
Data dari PPATK bisa dijadikan peringatan oleh seluruh peserta Pemilu.
Baca SelengkapnyaBulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun
Bayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.
Baca SelengkapnyaMenkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaKPU: 1.223 TPS Salah Input Data Perolehan Suara Pilpres 2024 di Sirekap
KPU berdalih terus menerus memperbaiki kinerja lapangan dan data Sirekap KPU Kabupaten Kota.
Baca SelengkapnyaTeknik Pengumpulan Data dalam Penelitian, Lengkap dengan Penjelasannya
Berikut teknik pengumpulan data beserta penjelasannya.
Baca SelengkapnyaJenis Tindak Pidana Pemilu, Pahami Pengertian dan Penanganannya
Tindak pidana pemilu menjadi ancaman serius yang dapat merusak integritas dan legitimasi demokrasi.
Baca Selengkapnya