Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menjadi kerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan kepesertaan dari para pekerja migran Indonesia (PMI) dan tenaga kerja asing (TKA).

Perusahaan tersebut tidak patuh mulai dari tidak mendaftarkan pekerjanya, mendaftarkan pekerjanya hanya sebagian, mendaftarkan pekerja tidak sesuai upah yang diterima, mendaftarkan pekerja hanya dua program saja dan tidak menunggak iuran.

BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan jaminan sosial bagi 35.000 Pekerja Sosial Lintas Agama di Provinsi Sulawesi Utara. Nantinya, pembiayaan penuh pada program ini hanya fokus pada 2 program yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

"Jadi dana pengelolaan kita kan nggak semuanya ada di saham, jadi sebenarnya nggak semua terekspos risiko pasar. Jadi masalah koreksi di pasar saham sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan."

BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan kepada 35.000 orang Pekerja Sosial Lintas Agama di Provinsi Sulawesi Utara. Di antaranya para pendeta, ustaz serta penjaga Masjid yang bertugas memberikan pelayanan bagi terselenggaranya kegiatan ibadah.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang sebagian investasinya di pasar saham, menyatakan siap menghadapi gejolak pasar saham. Saat ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tengah turun 5,68 persen sejak di posisi awal tahun. BPJS Ketenagakerjaan mengklaim telah menyiapkan strategi.

BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) mencatatkan total dana investasi untuk BPJS Konsolidasian mencapai Rp 10,8 triliun sepanjang tahun lalu. Angka ini melampaui target yang ditetapkan atau mencapai 137,82 persen dari target.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto menjelaskan, hingga Maret 2018, total dana kelolaannya mencapai Rp 321 triliun. Total dana kelolaan tersebut diinvestasikan pada deposito sebesar 9 persen, surat utang 61 persen, saham 19 persen, reksadana 10 persen.

Menurutnya, investasi di properti juga lebih menguntungkan jika dibanding dalam bentuk surat utang (obligasi) yang keuntungannya hanya sekitar 6 persen sampai 7 persen. Terlebih, permintaan rusunawa di Indonesia akan semakin meningkat seiring pertumbuhan sektor industri.