Keempat saksi yang diperiksa yaitu, DD selaku PIC PT Samuel Asset Management, GM selaku PIC PT Panin Asset Management, S selaku Kabag pada DPIV pada OJK, serta NE selaku Staf pada DPTE OJK.

Pemeriksaan tak hanya dilakukan terhadap Dewan Pengawas. Enam saksi lain di antaranya Deputi Direktur turut diperiksa Kejagung terkait dugaan korupsi perkara tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, pmeriksaan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti terkait kasus tersebut.

Tim Jaksa Penyidik telah melakukan penggeledahan di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan di kawasan Jakarta Selatan dan menyita data serta dokumen.

Leonard mengatakan, pemeriksaan terhadap S dilakukan untuk mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah melakukan pemeriksaan terhadap enam orang saksi terkait dugaan korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT. Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Ketua Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menegaskan dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi di BPJS Ketenagakerjaan yang disidik oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), tidak seperti kasus Jiwasraya dan Asabri.

Ketua Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai portofolio saham Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan relatif baik. Meski adanya dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi yang disidik oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Deputi Direktur Humas dan Antar Lembaga BPJamsostek, Irvansyah Utoh Banja mengatakan, bila proses penyelidikan yang sedang dilakukan Kejagung, haruslah tetap mengedepankan azaz praduga tidak bersalah. Dia juga mengungkapkan, pihaknya menghormati proses penyidikan yang sedang berlangsung.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengatakan, tren peserta BPJS Ketenagakerjaan terus naik setiap tahun. Namun mengalami penurunan pada tahun lalu.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menerima sejumlah nama-nama calon direksi dan calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJamsostek, Sumarjono, mengungkapkan terjadi lonjakan klaim selama pandemi Covid-19 berlangsung. Sampai dengan November 2020, BPJamsostek mencatat ada 2,72 juta kasus dengan nilai klaim mencapai Rp33,79 triliun.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mulai melakukan pendataan terhadap para pekerja untuk memperoleh bantuan vaksin anti Covid-19. Menyusul adanya instruksi langsung yang diberikan pemerintah terhadap BPJS Ketenagakerjaan.

Dari rekening yang masuk tersebut pihaknya telah melakukan validasi secara berlapis-lapis, yakni validasi dengan perbankan, validasi sesuai persyaratan Kementerian Ketenagakerjaan, dan validasi lainnya agar bantuan tersebut tepat sasaran.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah NO 49/2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non-Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Menaker Ida menjelaskan ada tiga jenis pelonggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diterbitkan melalui PP Nomor 49 Tahun 2020 tersebut. Pertama, kelonggaran batas waktu iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), iuran jaminan kematian (JKM), iuran jaminan hari tua (JHT) dan iuran jaminan pensiun (JP) setiap bulan.

BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek mengaku keringanan iuran yang telah ditetapkan pemerintah dalam PP Nomor 49 Tahun 2020 tidak akan mengganggu likuditas pihaknya. PP Nomor 49 Tahun 2020 sendiri mengatur tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non alam Penyebaran Coronavirus.

Beberapa syarat di antaranya adalah yang kegiatan produksi, distribusi, atau kegiatan usahanya terganggu akibat Covid-19 dan sudah mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BP Jamsostek.