BPJamsostek mengingatkan perusahaan untuk disiplin dalam mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan perlindungan para pekerja, serta menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir dalam hal melindungi keselamatannya.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan hari ini merayakan hari ulang tahunnya ke-42. Bersamaan dengan itu, mereka mengumumkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan berganti nama menjadi BP Jamsostek. Meskipun, sudah ada 52 juta peserta BPJS yang terdaftar, masih jauh tertinggal dari Singapura dan Malaysia.

Direktur Kepesertaan BPJS-TK, E. Ilyas Lubis optimistis Tangsel bisa meraih Anugerah Paritrana. Penghargaan itu diberikan kepada daerah yang sepenuhnya mendukung pelaksanaan dan ketertiban jaminan sosial.

Direktur Utama Finnet Indonesia, Paulus Djatmiko percaya layanan yang ditawarkan LinkAja ini mampu memberikan kemudahan bagi nasabah BPJAMSOSTEK.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat, dana kelola sudah mencapai Rp410 triliun. Besarnya dana yang ada itu, membuat badan publik ini memutuskan untuk meningkatkan manfaat kepesertaan lewat revisi peraturan.

BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) kembali berinovasi dengan meluncurkan Sistem Deteksi dan Pengawasan (SiDewas). Sistem SiDewas dibuat dengan tujuan untuk menampung segala aduan terkait pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.

Jumlah angka kecelakaan kerja di luar tempat kerja atau di jalan raya mencapai 24 persen, dengan tingkat kematian mencapai 57 persen.

Mencairkan dana di BPJS Ketenagakerjaan tak sesulit yang dibayangkan. Asal dapat mengikuti prosedur, dana di BPJS Ketenagakerjaan bisa segera cair.

Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dede Yusuf, mengusulkan agar penamaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) bisa diganti. Usulannya ialah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menyampaikan, kegiatan ini merupakan lanjutan kegiatan promotif dan preventif bagi pekerja setelah sebelumnya melalui kegiatan seminar publik yang diikuti oleh perusahaan dan serikat buruh.

Petugas Pemeriksa pada BPJS cabang Bekasi Kota, Wahyu Dewi Kartika mengatakan, 243 perusahaan itu mempekerjakan sebanyak 326.400 tenaga kerja yang berhak menerima jaminan sosial ketenagakerjaan.

Wakil Presiden, Jusuf Kalla, berharap adanya kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Wapres JK, kerjasama tersebut untuk membantu jaminan kesehatan agar tidak terus defisit.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan Anugerah Paritrana kepada pemerintah daerah dan perusahaan serta UKM di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (3/7).Penghargaan tersebut adalah bentuk apresiasi dari BPJS Ketenagakerjaan bersama Kemenko PMK, kepada para pemerintah daerah dan perusahaan sepanjang 2018.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK), Agus Susanto, mengatakan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan per Mei 2019 telah menyentuh Rp 391 triliun. Agus menjelaskan, angka ini naik 1,1 persen dari periode bulan lalu yaitu per April 2019 yang sebesar Rp 386,5 triliun.

BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong program jaminan sosial kepada masyarakat desa melalui pembentukan Desa Sadar Jaminan Sosial. Di tahun 2019, Desa Sedayugunung, Jawa Timur jadi Desa Sadar Jaminan Sosial kedua, setelah Desa Huta Ginjang, Sumatera Utara.

Sampai dengan saat ini, total keseluruhan kepesertaan aktif yang telah tercatat di BPJS TK sudah menyentuh 31 juta anggota. Pihaknya pun optimistis target bakal tercapai hingga akhir tahun.

Dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 386,5 triliun, meningkat 17 persen dari periode yang sama di 2018. Di mana aset lokasi dari dana kelolaan tersebut yaitu 60 persen pada surat utang, 19 persen saham, 10 persen pada deposito, 10 persen pada reksadana dan 1 persen pada investasi langsung.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto menyatakan, jumlah penduduk di Indonesia yang telah dilindungi oleh jaminan sosial mengalahkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.