Biaya Kantong Plastik

Informasi denda bagi orang yang belanja menggunakan kantong plastik sebesar Rp250.000 adalah hoaks. Peraturan denda diberikan bagi pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat

Miftahudin mengatakan, dispensasi ini berlaku sampai adanya kantong belanja alternatif khusus untuk barang basah.

Dampak domino dari pelarangan ini akan mengalir sampai menurunnya pembelian dan belanja masyarakat, yang akan juga berdampak ekonomi ke masyarakat kecil, UMKM, peritel dan pusat belanja.

Andono menambahkan, kantong ramah lingkungan tidak mahal sehingga warga tidak akan kesulitan mendapatkannya.

Larangan penggunaan kantong plastik tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat.

Pemerintah Daerah Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat bakal berlaku efektif mulai 1 Juli 2020 mendatang.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan siap untuk melaksanakan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat bakal berlaku efektif mulai 1 Juli 2020 mendatang.

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat menerapkan kebijakan minimarket tanpa kantong plastik mulai Maret mendatang. Karena itu pengunjung diminta membawa kantong sendiri atau pengusaha menyiapkan kantong pengganti yang ramah lingkungan.

Pergub itu akan mulai dilaksanakan Juli 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri rapat kerja di Komisi XI DPR. Dalam rapat tersebut, diusulkan tarif cukai kantong plastik menjadi Rp30.000 per kilogram (Kg). Menurutnya, tarif tersebut lebih murah dibandingkan negara-negara lainnya.

Dalam pemikiran Agus, pelarangan plastik sebenarnya tak perlu dilakukan jika pemerintah daerah bisa mengeluarkan satu kebijakan pengelolaan sampah dengan baik dan benar termasuk sampah plastik.

IPF mencatat bahwa salah satu isu yang marak dianggap akan mengancam keberlangsungan pelaku usaha kemasan, yakni pembatasan merek (brand restriction) dan kemasan polos (plain packaging). Kebijakan yang telah diterapkan di beberapa negara seperti Australia, Inggris dan Chile ini dikabarkan akan mulai diikuti oleh RI.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, Kamalia Purbani, menyatakan mulai 2020 masyarakat Bandung akan dikenakan biaya Rp 3.000 sampai Rp 5.000 jika menggunakan kantung plastik dalam setiap pembelanjaan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Aromatika, Olefin, dan Plastik (Inaplas), Fajar Budiyono mengatakan, pengelolaan sampah dimulai dari hulu atau sejak di lingkup rumah tangga, dapat menciptakan nilai ekonomi.

Selain sosialisasi ke tempat-tempat usaha, dia juga berharap kepada media untuk membantu menyosialisasikan peraturan itu sehingga mempermudah pelaksanaan setelah penyusunan aturan itu rampung. Sosialisasi akan dilakukan selama enam bulan.

Sri Mulyani mengatakan, saat ini masyarakat juga semakin sadar persoalan sampah plastik berdampak pada lingkungan apabila tidak diatasi secara serius. Oleh karenanya, pemerintah juga akan mendukung kebijakan ini melalui kebijakan fiskal.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Nirwala Dwi Heryanto menegaskan kebijakan kantong plastik oleh peritel belakangan ini pungutan tersebut bukan merupakan cukai. Pihaknya juga belum mengetahui tujuan dan maksud penggunaan pungutan tersebut.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, saat ini aturan cukai plastik masih dibahas antar kementerian dalam bentuk rancangan peraturan pemerintah (RPP).

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mulai hari ini kembali menerapkan kantong plastik belanja berbayar di sekitar 40.000 toko ritel. Harga yang akan dikenakan bervariasi mulai dari Rp 200 per lembar. Namun, upaya tersebut juga mestinya harus diperkuat oleh aturan pemerintah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis H Sumadilaga, menyampaikan dibanding dibiarkan tercecer menjadi limbah, Kementerian PUPR juga sudah berinisiatif mengolah kantong plastik sebagai bahan campuran aspal. Dia mengimbau masyarakat agar lebih memilih membawa tas sendiri.