Kemenkeu: Aturan Cukai Plastik Masih Digodok Antar Kementerian

Pemerintah Jokowi-JK berencana akan menerapkan cukai plastik tahun ini. Rencana tersebut masih menunggu disahkannya Peraturan Pemerintah sebagai landasan pengenaan cukai.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, saat ini aturan cukai plastik masih dibahas antar kementerian dalam bentuk rancangan peraturan pemerintah (RPP).

"Masih menunggu RPP disahkan menjadi PP sebagai dasar hukum pengenaan cukai atas plastik," ujar Nirwala saat dihubungi oleh merdeka.com ditulis Senin (4/3).

"Saya tidak tahu kapan (rampung), karena PP tersebut berkaitan dengan sinkronisasi kepentingan kementerian/lembaga pembina teknis. Di antaranya Kemen Perindustrian, KLHK," sambungnya.

Nirwala melanjutkan, pengenaan cukai plastik memang perlu dilakukan dalam rangka pengendalian konsumsi plastik yang kian meningkat setiap hari. Sehingga, ke depan pengelolaan dan manajemen plastik bisa lebih terarah.

"Dengan kondisi pencemaran lingkungan oleh sampah plastik akhir-akhir ini, yang paling penting kita harus sepakat apakah konsumsi plastik itu perlu dikendalikan? Pengendalian ini dengan tujuan untuk memperkuat manajemen pengelolaan sampah dan manajemen pertumbuhan sampah plastik baru," jelasnya.

Salah satu metode untuk mengendalikan penggunaan sampah yang dinilai paling efektif adalah dengan penerapan cukai plastik. Hal ini sama seperti yang telah diterapkan pada rokok dan alkohol.

"Untuk mendidik atau mengubah perilaku masyarakat metode dasarnya adalah dipaksa agar biasa, setelah biasa agar bisa, setelah bisa tentu akan berubah. Salah satu cara memaksa adalah dengan skema pengenaan cukai," tandasnya.