DPRD dan Pemprov Bangka Belitung bersepakat mengusulkan penundaan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) karena kekhawatiran dampak pada pengurangan PPPK dan kondisi APB
Meskipun Pemangkasan TKD Babel mencapai Rp244 miliar, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan layanan publik tak terganggu. Bagaimana strategi daerah menghadapi tantangan fiskal ini?
