Amandemen UUD 1945

Jimly Asshiddiqie menyerahkan buku pribadinya tentang Amandemen UUD 1945 kepada Megawati Soekarnoputri, memicu diskusi penting mengenai penataan kembali sistem ketatanegaraan Indonesia.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, kewenangan untuk mengubah konstitusi berada di MPR RI, bukan di Menko. Dan dia mengaku, pintu untuk mengubah konstitusi sudah ditutup pada periode ini.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menekankan agar setiap masyarakat dapat memahami undang-undang dasar (UUD) 1945. Sebab, UUD 1945 menjadi landasan dalam berbangsa dan bernegara.

Dalam acara bertema "Konstitusi Sebagai Landasan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi" itu, Ma'ruf mengatakan dalam konstitusi telah diatur landasan serta prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan dan bernegara yang telah disepakati.

Sehingga, kata Djarot, jalur alternatifnya melalui konvensi ketatanegaraan atau dengan undang-undang. Akan tetapi, opsi-opsi itu akan diputuskan oleh Panitia Ad Hoc.

Amandemen kelima konstitusi dikhawatirkan banyak pihak akan merembet kepada pasal lain, terutama masa jabatan presiden.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan pada periode 2019-2024 MPR tidak akan melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) pada periode 2019-2024 ini.

Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyepakati pembatalan melakukan amandemen terbatas UUD 1945, untuk memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Seluruh fraksi sepakat PPHN akan dihidupkan kembali melalui undang-undang.

Wacana amandemen UUD 1945 awalnya diusulkan PDIP untuk memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Tito memandang penyampaian deklarasi Jokowi tiga periode bentuk aspirasi Apdesi. Sementara sikap pemerintah untuk saat ini, katanya, masih berpegangan kepada kesepakatan Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari.

PPP Sepakat Amandemen UUD 1945 Ditunda.

Taufik mengatakan, sejak awal NasDem mengkritisi gagasan amandemen terbatas untuk memasukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Tidak ada alasan fundamental yang menjadi dasar amandemen.

PPP tidak mau amandemen dilakukan secara buru-buru, tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik. PPP tidak ingin agenda amandemen hanya untuk kepentingan jangka pendek.

PDIP yang sebelumnya getol mendorong amandemen terbatas demi menghidupkan kembali haluan negara ini, mengusulkan tidak dilakukan amandemen saat ini.

Jazilul mengusulkan perubahan ini sebagai bentuk antisipasi bila terjadi bencana atau pandemi. Ia berkaca pada pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Masa jabatan presiden diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 7. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Dia mengatakan, periode kedua Presiden Jokowi akan habis pada 2024 mendatang. Untuk itu, Jokowi hanya bisa dipilih kembali menjadi presiden jika rakyat menghendaki.

Menurutnya, mulai tahun 2022, MPR akan kembali melakukan silahturahmi dengan tokoh politik dan tokoh masyarakat sebelum pengambilan keputusan terhadap amandemen 1945.

Menurut Bamsoet, penetapan PPHN penting bagi Indonesia untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan menjadi acuan bagi para calon presiden ketika membentuk visi pembangunan Indonesia.

Bamsoet menerangkan, Indonesia tidak akan maju jika setiap pergantian presiden dan kepala daerah terus berganti haluan.