Moeldoko Soal Wacana Amandemen UUD 1945: Urusan DPR, Pemerintah Never

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim pemerintah tidak mau ikut campur terkait rencana amandemen UUD 1945. Wacana amandemen UUD 1945 awalnya diusulkan PDIP untuk memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Namun, wacana tersebut melebar dengan munculnya isu penundaan Pemilu 2024 atau wacana Presiden tiga periode.

"Pemerintah tidak pernah membicarakan itu. Kalau itu persoalan bergelinding jangan melibatkan pemerintah. kalau itu bergelinding di DPR itu urusan DPR," kata Moeldoko di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu(6/5).

Moeldoko menegaskan pemerintah tidak pernah bicara soal perpanjangan atau penundaan pemilu 2024. Dia menuturkan pemerintah fokus untuk menghadapi kesulitan yang saat ini dihadapi masyarakat.

"Pemerintah tidak pernah membicarakan sedikit pun tentang periode lah tentang perpanjangan lah no, never sama. Sekali tidak ada," bebernya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para pembantunya agar fokus kerja. Tidak lagi mengurusi isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.

"Fokus kepada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan dalam saluran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).

Dia menegaskan kembali, pada situasi saat ini seluruh jajaran menteri harus fokus bekerja. Menyampaikan langkah-langkah yang sudah diambil kepada masyarakat.

"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat," bebernya.