Agung Laksono Ajak Ormas Bantu Edukasi Masyarakat Soal Bahaya Covid-19
"Meskipun saat ini sudah ada relaksasi dan transisi PSBB. Tapi tetap saja keselamatan rakyat perlu dijaga,"
Agung menilai, jika Ridwan Kamil terpilih menjadi cawapres Ganjar, menjadi sebuah kehormatan bagi Partai Golkar.
Baca Selengkapnya"Meskipun saat ini sudah ada relaksasi dan transisi PSBB. Tapi tetap saja keselamatan rakyat perlu dijaga,"
Warga Sumsel terkonfirmasi positif terjangkit virus Corona jenis baru itu kembali bertambah 29 orang per 1 Juli 2020 sehingga totalnya menjadi 2.078 kasus dan Kota Pagaralam mencatatkan kasus lokal pertama.
"Seluruh masyarakat juga harus bergotong royong untuk keluar dari wabah ini,"
Lawatan Agung Laksono ini setelah ramai pemberitaan sejumlah kader yang ingin mengantar surat tak diperbolehkan masuk. DPP Golkar ditutup rapat, dijaga oleh ratusan orang berbaju AMPG.
Agung menambahkan, Dewan Pakar juga berharap partai beringin bisa melampaui target 18 suara tersebut. Apalagi, menurutnya elektabilitas partai Golkar dari hasil survei yang ia kumpulkan sudah 16 persen dan mendekati target.
Agung menegaskan, survei terbaru nanti di bulan Februari sudah akan ada perubahan yang drastis. Dia mengingatkan, bagi Golkar mendukung Jokowi-Ma'ruf adalah putusan final dan tak perlu diragukan lagi.
Untuk di Jabar, dia menegaskan, pihaknya akan mengoptimalkan kampanye di Bekasi, Sukabumi, Pangandaran, Tasikmalaya dan Garut. Politisi Golkar ini menjelaskan, jadwal kampanye ke semua daerah tersebut telah diagendakan sejak lama.
Agung memerintahkan semua kader Kosgoro 1957 untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 01. Dia meminta kader Kosgoro bekerja sama dengan partai koalisi dan elemen relawan.
Menurut dia, masalah waktu dirasa menjadi salah satu penghambat dalam implementasi janji dalam Nawacita. Seperti tol darat, tol laut maupun memperbaiki BPJS.
Rapimnas yang digelar Golkar kubu Ical sejauh ini dianggapnya tidak memiliki wewenang untuk memperluas wewenang Wantim.
Menurutnya, terhitung 1 Januari 2016, DPP Partai Golkar tidak memiliki kepengurusan yang sah.
SK Menkum HAM hari ini juga tidak menyebutkan pengesahan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Bali.
"Bagus dong PAN masuk pemerintah. Tidak relevan lagi berbicara soal KIH-KMP."
Partai Golkar dibawa kendali duet Agung Laksono dan Zainudin Amali ini, optimis bisa mengikuti Pilkada serentak.
Selain Setya, Ade Komaruddin dan Bambang Soesatyo juga mendapat SP1 dari kubu Agung Laksono.
"Partai Golkar tidak akan menggunakan hak angket," kata Meutya Hafid.
Acara ruwatan Golkar ini dimaksud buang sial dan memberikan ketentraman partai beringin di bawah pimpinan baru.