Agun Gunanjar Sudarsa

Dua tokoh Golkar, yakni Agun Gunandjar dan Indra Bambang Utoyo (IBU) ikut mundur dari pencalonan ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024. Keduanya menyusul langkah Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang lebih dulu mundur.

"Bahkan ada kemungkinan saya akan gugat ke MK (Mahkamah Konstitusi), karena pemilu saja luber jurdil, itu ada di konstitusi, itu langsung tidak bisa diwakilkan, tidak bisa lewat surat pernyataan, tapi langsung di bilik suara," ungkapnya.

Hidup sebagai anggota DPR sejak tahun 1997, membuat Agun Gunandjar paham bagaimana harus bersikap dan berpendapat ketika dalam rapat di parlemen.

Laporan akhir Pansus angket KPK sudah diedarkan ke fraksi di DPR. Agun juga menjelaskan dalam hasil laporan tersebut menyakinkan tidak akan melemahkan KPK. Dia menyakini pihaknya akan memperbaiki KPK.

KPK kembali periksa Agun Gunandjar terkait korupsi e-KTP. Agun Gunandjar diperiksa untuk pengembangan kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik.

Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa menuturkan, Ketua KPK menginstruksikan kepada Sekjen maupun koordinator unit Labuksi untuk tidak menghadiri undangan pansus. KPK tidak hadir memenuhi panggilan pansus angket karena masih menunggu putusan resmi dari Mahkamah Konstitusi (MK) tentang keabsahan Pansus.

KPK kembali periksa Agun Gunanjar terkait korupsi e-KTP. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar yang juga Ketua Pansus Angket KPK itu diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi KTP elektronik dengan tersangka Ketua DPR Setya Novanto.

Tuduhan-tuduhan pansus angket ke KPK. DPR membentuk pansus hak angket KPK saat lembaga antirasuah itu mengusut kasus korupsi e-KTP yang diduga mengalir ke banyak anggota dewan. Pansus pun bergerak cepat mencari celah kekurangan KPK.

Agun menolak disebut mangkir panggilan KPK, bakal hadir tanggal 11. nggota Komisi II DPR itu mengaku sudah mendapatkan penjadwalan ulang dari KPK yaitu pada tanggal 11 Juli 2017 mendatang. Walaupun harus memimpin rapat pada hari itu, Agun memastikan dirinya akan tetap memenuhi panggilan KPK.

Padahal, KPK sudah ‘memvonis’ sumbangan tersebut sebagai gratifikasi.

Presidium Penyelamat Golkar akan melayangkan gugatan hukum ke pengadilan terhadap Munas Bali.

Selama memimpin Golkar, Ical dinilai tak punya prestasi dan seenaknya mengatur partai.

"Kalau Pak Ical mau maju lagi bukan kepentingan organisasi, tapi untuk kepentingan diri, bisnis, dan ego."

"Kalau pimpinan mengusulkan saya bersyukur dan berterima kasih dan saya siap," pungkas Agun.

"Ada apa KPK ikut-ikutan, ada apa LSM ngeroyok saya semua? 'Digebukin' saya," kata Agun.

Agun setuju Munas Golkar digelar 2014, namun, dengan catatan setelah pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru.

Menurut Agun, MK tidak memerintahkan untuk membuka kotak suara, melainkan menyiapkan barang bukti.

Relawan Prabowo ingin Komisi II DPR panggil KPU terkait dugaan kecurangan pemilu secara masif.

"Kita akan bentuk Pansus Pilpres Jilid II secepatnya, karena memang banyak kejanggalan yang terjadi," kata Agun.

"Rekomendasi Bawaslu bersifat final dan mengikat, wajib dilaksanakan KPU," ujar Agun.