Merdeka.com - Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf menyebut keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) mendukung Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden dua periode adalah hak politik.

"Itu hak politik beliau untuk mendukung siapa saja," katanya di DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis (12/7).

Menurut Yahya, TGB yang berasal dari Partai Demokrat berhak menentukan pilihan pribadinya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Dia mengatakan, keputusan TGB mendukung Jokowi dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama.

"Ulama itu juga kan manusia. Jadi sama-sama punya hak yang sama dengan rakyat yang lain untuk mendukung siapa pun yang didukung," tegasnya.

Sementara itu, Yahya mengatakan, dirinya selaku Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengaku tidak memiliki hak untuk merekomendasikan calon Wakil Presiden yang akan mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang.

"Tidak ada itu (Wantimpres mempertimbangkan Cawapres), tidak harus, dan tidak ada mekanismenya juga," ujarnya.

Dia menjelaskan, siapa pun yang nantinya dipilih Jokowi untuk mendampingi sebagai Cawapres merupakan hak dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Yahya menegaskan, Wantimpres tidak dimintai pertimbangan oleh Jokowi terkait pendampingnya di Pilpres 2019 mendatang.

"Kalau untuk cawapres itu masalah Pak Jokowi sebagai politisi untuk pemilu 2019. Kalau wantimpres kan tugasnya dengan kepresidenan saat ini," tutupnya.

Reporter: Fachrur RozieSumber: Liputan6.com