TKN Ungkap Alasan Jokowi Tak Singgung Isu Hukum & HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Merdeka.com - Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Visi Indonesia cenderung membicarakan gagasan ekonomi ke depan. Masalah hukum dan HAM tidak mendapatkan porsi dalam pidato Jokowi.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani meyakini pidato tersebut tidak menggambarkan Jokowi mengabaikan penyelesaian isu hukum dan HAM. Menurutnya, Jokowi juga menyerahkan penyelesaian kasus HAM berat kepada pejabat yang memiliki tugas untuk mengurusinya.

"Bahwa nanti dalam pemerintahannya hal-hal yang masih merupakan PR dalam penegakan hukum, penyelesaian kasus HAM berat itu saya kira tak akan terabaikan," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/7).

Arsul mengatakan Jokowi memang dijadwalkan memiliki porsi berpidato tidak panjang lebar. Pidato disusun untuk waktu 30-40 menit. Maka itu, hanya bagian yang menarik hati masyarakat dibawakan dalam pidato.

"Tentu tidak mungkin semua hal diaddress ya, disampaikan. Beliau tentu memilih hal-hal yang tentu ini akan menjadi menarik," kata dia.

Jokowi, kata Arsul menyampaikan fokus utama pembangunan periode kedua yaitu masalah pembangunan sumber daya manusia.

"Soal pembangunan sumber daya manusia itu adalah shifting yang paling besar yang beliau ingin sampaikan dari yang tadinya pemerintahan pertama fokus pada pembangunan infrastruktur, ini yang beliau sampaikan tadi malam," jelasnya.