Sorot
{{caption}}
Prabowo Salurkan Kurban untuk Warga Hambalang, 1 Sapi per RW

{{caption}}
Prabowo Bakal Bertemu Presiden Macron di Paris, Perkuat Kerja Sama Ini

{{caption}}
Purbaya Tunggu Perintah Prabowo Soal Ganti Bos Bea Cukai

{{caption}}
Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Dipecat, Terima Suap Rp 1 Miliar

{{caption}}
Danantara Sebut Kepercayaan jadi Kunci Stabilitas Pasar Modal Indonesia

{{caption}}
Kasus Streaming Pornografi, Polisi Bakal Periksa Talent

Topik Terkait
{{caption}}
Puan Maharani Ajak Jaga Persatuan Bangsa di Tengah Gejolak, Soroti Kasus Ojol Meninggal Dunia

Ketua DPR Puan Maharani menyerukan pentingnya menjaga Puan Maharani Persatuan Bangsa di tengah situasi kurang kondusif.

{{caption}}
Tahukah Anda? Komnas HAM Selidiki Kematian Pengemudi Ojol Saat Demo di Jakarta, Ini Faktanya!

Komnas HAM tengah menyelidiki insiden tragis kematian pengemudi ojol Affan Kurniawan yang tertabrak kendaraan polisi saat demo di Jakarta. Apa hasil investigasinya?

{{caption}}
Tahukah Anda, Kerusuhan Bisa Memicu Krisis Sosial? LDII Serukan Tahan Diri Pasca Insiden Ojol Jakarta

Ketua Umum LDII Serukan Tahan Diri kepada semua pihak menyusul kerusuhan di Jakarta yang menewaskan pengemudi ojol. Apa pesan lengkapnya untuk mencegah krisis sosial yang lebih luas?

{{caption}}
Tahukah Anda? Kemkomdigi Tegaskan Tak Ada Pembatasan Liputan Demo Media, Hanya Imbau Jurnalisme Berkualitas

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan tidak ada pembatasan pada liputan demo media. Namun, ada imbauan penting untuk jurnalisme berkualitas. Apa maksudnya?

{{caption}}
Mengapa PWNU Jatim Imbau Pemerintah Terbuka Terima Masukan Masyarakat? Kisah Persatuan Leluhur Bangsa

PWNU Jatim imbau pemerintah terbuka terima masukan masyarakat pasca insiden ojol. Ketua PWNU Jatim tekankan pentingnya persatuan dan kesabaran demi kemajuan bangsa.

{{caption}}
PBNU dan Akademisi UBL Sampaikan Duka Cita Wafatnya Driver Ojol Affan Kurniawan

Seluruh pihak diminta agar menahan diri dan mengedepankan cara damai dalam menyampaikan aspirasi.

{{caption}}
Tragedi Ojol Terlindas Brimob: Komnas HAM Kawal Ketat Penyelidikan, 7 Anggota Diperiksa!

Komnas HAM RI memantau ketat kasus tragis ojol Affan Kurniawan yang meninggal terlindas rantis Brimob saat demonstrasi. Apa langkah Komnas HAM dan siapa saja yang diperiksa terkait insiden ini?

{{caption}}
Mengapa MUI Ajak Masyarakat Hentikan Demo Anarkis: Fakta Dampak Negatifnya Bagi Publik

Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas mengimbau masyarakat untuk menghentikan demo anarkis yang berpotensi merugikan publik. Simak alasan lengkap imbauan MUI ini dan mengapa penting bagi kenyamanan bersama.

{{caption}}
Demokrat Sampaikan Duka Mendalam, Dukung Presiden Prabowo Investigasi Kasus Affan

Almarhum Affan adalah anak muda yang tengah berjuang mencari nafkah bagi keluarganya.

{{caption}}
KPI Pusat Tegaskan Hormati Liputan Profesional Demonstrasi: Trivia, Ini Aturan Mainnya!

Ketua KPI Pusat Ubaidillah menegaskan pentingnya liputan profesional terkait unjuk rasa. Apa saja aturan main yang harus dipatuhi lembaga penyiaran agar hak informasi masyarakat tetap terpenuhi?

KPI
{{caption}}
Keras! Rieke 'Oneng' Desak Evaluasi Polri usai Ojol Tewas Dilindas Barracuda

Korban bernama Affan Kurniawan tewas setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) Barracuda milik Brimob Polri saat terjadi kericuhan dalam aksi unjuk rasa.

{{caption}}
Komisioner KPI Pusat Minta Publik Hati-Hati dan Kritis Mencerna Setiap Informasi di Ruang Digital

Tulus menilai masih banyak masyarakat yang belum mampu memilih dan membedakan informasi yang diterimanya.

{{caption}}
Komisioner KPI: Media Penyiaran Jadi Ruang Wujudkan Keadilan Bagi Perempuan

KPI ingin menjadi lembaga yang bukan hanya mendorong isu kesetaraan gender, tapi juga perlindungan kepada perempuan.

{{caption}}
KPI Jatuhkan Sanksi Teguran Tertulis untuk Program “Rakyat Bersuara” iNews

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada program “Rakyat Bersuara” iNews atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS), memicu pertanyaan tentang kualitas tayangan publik.

{{caption}}
Gubernur Sumbar Usulkan Perluasan Pengawasan Penyiaran Jangkau Media Sosial

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengusulkan agar regulasi pengawasan penyiaran diperluas hingga mencakup konten di media sosial, demi menjaga kualitas informasi publik dan melindungi masyarakat.

{{caption}}
Polemik RUU Penyiaran: Ancaman Kebebasan Pers di Era Digital

Revisi Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) terus memicu perdebatan publik, dengan kekhawatiran ancaman terhadap kebebasan pers di tengah perkembangan teknologi digital.

{{caption}}
Masyarakat Bisa Beri Masukan Rekam Jejak 108 Calon Anggota KPI Pusat, Begini Caranya

Ketua Panitia Seleksi Edwin Hidayat Abdullah menyatakan masukan publik adalah bagian krusial dari tahapan asesmen.

{{caption}}
Polda Bengkulu Usut Laporan Pengancaman Wartawan dengan Senpi di THM

Seorang wartawan di Bengkulu melaporkan dugaan pengancaman wartawan Bengkulu dengan senjata api oleh seorang pengunjung THM, memicu kekhawatiran akan kebebasan pers.

{{caption}}
Hak untuk Dilupakan Perlu Dibatasi Agar Tak Ancam Kebebasan Pers

Wahyudi Djafar menilai aturan right to be forgotten perlu katup pengaman agar tidak mengancam kebebasan pers dan kepentingan publik.

{{caption}}
Dewan Pers Tegaskan Peran Pers Jaga Kualitas Informasi di Era Disrupsi Digital

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyoroti krusialnya Peran Pers Jaga Kualitas Informasi, menegaskan bahwa media massa adalah garda terdepan penjaga kualitas berita di tengah banjirnya informasi digital.

{{caption}}
Peran Jurnalis Kritis Jaga Kebenaran Informasi di Era Digital

Menteri Komdigi Meutya Hafid dan Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menyoroti peran jurnalis yang kian krusial dalam menjaga kebenaran informasi di tengah arus digital yang cepat dan tak terverifikasi, menekankan akurasi sebagai prioritas utama.

{{caption}}
SMSI Apresiasi Kemudahan Badan Hukum Perusahaan Media dari Kementerian Hukum

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengapresiasi Kemudahan Badan Hukum Perusahaan Media yang diberikan oleh Kementerian Hukum, menegaskan pentingnya legitimasi untuk kebebasan pers.

{{caption}}
Komite Publisher Rights Dorong Penguatan Kebebasan Pers di Papua Melalui WPFD 2026

Komite Publisher Rights menegaskan komitmennya untuk memperkuat Kebebasan Pers di Papua melalui peringatan World Press Freedom Day (WPFD) 2026 di Jayapura, menyoroti tantangan dan keberlanjutan media.