Survei LSI: Gerakan 212 buka kran peningkatan radikalisme di Indonesia
Merdeka.com - Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanudin Muhtadi menyampaikan gerakan 212 yang berhasil memenjarakan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bukan puncak radikalisme di Indonesia. Namun gerakan tersebut justru menjadi pembuka kran peningkatan gerakan radikalisme di Indonesia.
"Bukan 212 puncak radikalisme tapi membuka kran meningkatnya radikalisme tadi," kata Burhanuddin dalam rilis survei LSI di Hotel Sari Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (24/9).
LSI merilis survei tentang Tren Persepsi Publik tentang Demokrasi, Korupsi, dan Intoleransi. Khusus terkait intoleransi, responden berasal dari muslim dan non muslim. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan dalam survei ini di antaranya izin non muslim mengadakan kegiatan keagamaan (kepada responden muslim), izin non muslim membangun tempat ibadah, dan non muslim menjadi kepala daerah dan presiden atau wapres. Jenis pertanyaan yang sama juga diajukan kepada responden non muslim.
"Kita akan buat analisis tiga topik besar. Pertama kita tanya apakah bapak ibu itu keberatan jika non muslim melakukan kegiatan keagamaan. Yang mengatakan keberatan tahun 2018 itu 38 persen, 2017 sebanyak 36 persen, 2016 atau tujuh bulan sebelum ada demo anti Ahok itu justru 40 persen," jelasnya.
Selain itu muslim yang keberatan jika non muslim membangun tempat ibadah di sekitar tempat tinggalnya mengalami peningkatan pada 2018 yaitu 52 persen. Angka ini naik 4 persen dari tahun 2017 yang hanya 48 persen.
Untuk intoleransi politik, rata-rata mengalami peningkatan. Sebagian responden muslim menolak memilih kepala daerah dari kalangan non muslim. Burhanuddin mengatakan pada tahun 2018, sebanyak 52 persen responden muslim keberatan jika ada bupati atau walikota dari kalangan non muslim. Angka ini meningkat dari 2017 yang hanya 47 persen dan pada 2016 hanya 39 persen masyarakat yang keberatan memiliki bupati atau walikota non muslim.
Pada tahun 2016, hanya 40 persen warga muslim keberatan memiliki gubernur non muslim. Sedangkan pada 2017 hanya 48 persen dan pada 2018 meningkat menjadi 52 persen. Survei lainnya pada 2018, sebanyak 59 persen warga muslim menolak memiliki presiden non muslim. Ini meningkat dari survei yang sama tahun 2017 yang hasilnya 53 persen dan pada 2016 hanya 48 persen.
"Sejak 2016 tren intoleransi non muslim jadi pejabat publik itu meningkat. Sekilas kita bisa katakan bahwa argumen 212 adalah puncak dari intoleransi itu setidaknya basis empirisnya kurang. Jangan-jangan justru sebaliknya, 212 yang meningkatkan intoleransi," jelasnya.
Burhanuddin mengatakan bisa saja responden muslim beralasan bahwa pilihannya menolak kepala daerah atau presiden maupun wapres non muslim menggunakan justifikasi kitab suci. Hanya saja Indonesia bukan negara Islam.
"Sayangnya kita bukan negara Islam. Dalam konteks demokrasi apapun latar belakang etnik dan agamanya punya hak sama jadi pejabat publik," jelasnya.
Survei dilakukan pada Agustus 2018 dengan sampel 1520 responden yang dipilih dengan metode multi stage random sampling. Berdasarkan jumlah sampel ini, diperkirakan margin of error sebesar kurang lebih 2,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Survei LSI Terbaru Ungkap Penyebab Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Menurun
Kepuasan masyarakat itu turun apabila dibandingkan saat exit poll dilakukan LSI pada 14 Februari 2024 dengan 5 sampai 10 hari setelah Pemilu.
Baca SelengkapnyaSurvei LSI Denny JA Ungkap Prabowo-Gibran Hanya Butuh 4% untuk Menang Pilpres 1 Putaran
Berdasarkan survei elektabilitas Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan 46,6 persen
Baca SelengkapnyaSurvei Populi Center: 79,9 Persen Masyarakat Ingin Pilpres Satu Putaran
Kebanyakan responden ingin mengetahui segera siapa yang menggantikan Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Survei Litbang Kompas Catat 87 Persen Masyarakat Puas Kinerja Polri
Lebih dari 89 persen responden sepakat menyatakan puas dengan upaya Polri dalam menjaga kamtibmas
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator: Peningkatan Kesukaan pada Ganjar dan Gibran Paling Tinggi dalam 1 Bulan
Muhaimin Iskandar paling tinggi tingkat tidak disukai responden.
Baca SelengkapnyaHasil Survei Terbaru LSI Simulasi 2 Paslon: Prabowo-Gibran Ungguli Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin di Jatim
Populasi survei adalah seluruh WNI di Jawa Timur yang punya hak pilih dan total sampel secara keseluruhan adalah 8.800 responden.
Baca SelengkapnyaSurvei ASI: Anies-Cak Imin Dianggap Mampu Atasi Krisis Iklim, Prabowo-Gibran Dinilai Punya Komitmen
Survei ASI dilakukan di Jabodetabek pada 16-21 Desember dengan populasi penduduk 17-23 tahun dan 24-39 tahun.
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator: Kepuasan Atas Kinerja Presiden Jokowi Capai 80 Persen
Burhanuddin menyebutkan, kepuasan terhadap kinerja Presiden mayoritas tercatat di tiap segmen demografi warga dan setiap wilayah.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Survei LSI "Tingkat Kepuasan Bansos Pemerintah Berdampak Positif ke Prabowo Gibran"
Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei persepsi publik terkait pelaksanaan pemilu 2024.
Baca Selengkapnya