Soekarwo: Pilkada yang aman dan damai harga mati di Jatim

Merdeka.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyebut, pesta demokrasi adalah satu sasaran untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, bukan merusak. Untuk itu, bagi orang nomor satu di Jawa Timur ini, Pilkada serentak 2018 yang aman dan damai adalah harga mati.

"Hari ini puncak dari proses panjang yang sudah dilakukan, dan akan diambil sikap. Mulai jajaran atas hingga bawah, kompak untuk satu sikap bersama, yaitu aman dan damai adalah harga mati di Jatim," tegas Soekarwo saat memimpin Rakor Ketertiban dan Keamanan di Provinsi Jawa Timur di Convention Hall Grand City, Surabaya, Selasa (20/3).

Rapat koordinasi yang dihadiri sekitar 2.000 orang, mulai dari bupati/wali kota, kepala kejaksaan negeri, Ketua KPU, hingga TNI/Polri tersebut Soekarwo menegaskan komitmennya bersama Forkopimda yang terdiri dari Pangdam V Brawijaya, Kapolda, dan Kajati Jawa Timur untuk menciptakan Pilkada 2018 yang aman dan damai.

"Kondisi aman dan damai di Jatim sangat mempengaruhi pembangunan dan perdagangan nasional. Sebab, posisi Jatim yang sangat strategis di tengah-tengah arus distribusi barang dan jasa (center of grafity). Selain itu, juga menjadi penghubung perdagangan baik di Indonesia timur maupun di ASEAN," papar gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini.

Sementara pada pelaksanaan Pilkada serentak 2018 nanti, di Jawa Timur ada 18 Pilkada plus pemilihan gubernur. Di pesta demokrasi lima tahunan tersebut, berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari dari total 39.500.952 penduduk Jawa Timur yang menggunakan hak suaranya, ada 30.385.986 Daftar Pemilih Sementara (DPS). Mereka tersebar di 38 kabupaten/kota yang terdiri dari 666 kecamatan dan 8.497 desa/kelurahan.

"Target yang diharapkan pemerintah pusat tahun ini, angka partisipasi Pilkada mencapai 70 persen. Artinya, kepercayaan yang diambil sangat kredibel. Kami akan mendukung sosialisasi ini," ujar Soekarwo.

TNI/Polri siap bersinergi di Pilkada Jatim

Di tempat sama, Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman menegaskan, jajaran TNI dan Polri siap bersinergi untuk mendukung terwujudnya Pilkada aman dan damai di Jawa Timur. Sinergi itu salah satunya, melakukan MoU antara Panglima TNI dan Kapolri tentang perbantuan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban.

MoU ini kemudian ditindaklanjuti dengan surat dari Kapolda Jawa Timur kepada Pangdam V Brawijaya tentang permintaan 2/3 kekuatan BKO TNI dari kekuatan personel Polda Jawa Timur dalam operasi Mantap Praja Semeru 2018.

Pangdam juga menyampaikan, beberapa langkah yang dilakukan pihaknya di antaranya, mempertebal kekuatan polsek saat pemilihan berlangsung pada 27 Juni mendatang. Kemudian patroli skala besar pada setiap tahapan Pemilu, serta melibatkan tiga pilar dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat.

"TNI/Polri di Jatim kompak, solid, guyub dan rukun. Tidak pernah ada perselisihan, ini semua juga berkat Pakde Karwo yang selama hampir dua periode merangkul semua unsur hingga tingkat babinsa dan babinkamtibmas," tegas Mayjen Arif.

Pun begitu dengan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Machfud Arifin. Jenderal polisi bintang dua ini juga menyampaikan komitmennya bersama TNI untuk mengamankan Pilkada serentak 2018. Bahkan, pihaknya juga telah melakukan pemetaan kerawanan termasuk memetakan karakter masyarakat.

Menurut Machfud, indeks kerawanan Pemilu di Jawa Timur masih tergolong sedang dan relatif aman. "Kami pastikan bahwa seluruh anggota polri hingga di tingkat polsek sudah siap dalam mengamankan Pilkada di Jatim, termasuk mengevaluasi dari pelaksanaan Pilkada sebelumnya," tegasnya.

"Pengamanan ini akan dilakukan sampai tahap akhir Pilkada. Pengamanan kita juga berbasis IT. Jadi bisa memantau semua kondisi dari command center Polda Jatim," ujarnya.