Merdeka.com - Ketua DPD Partai Golkar Prabumulih, Ridho Yahya mendapat sanksi karena menyebut Dodi Reza Alex Noerdin tak layak menjadi bakal calon gubernur. Prestasi Dodi dinilai masih minim. Ridho memilih kakak kandungnya, Mawardi Yahya yang berpasangan dengan Herman Deru di Pilgub Sumsel.

Ketua DPD Partai Golkar Sumsel, Alex Noerdin mengungkapkan, bentuk sanksi yang bakal diberikan kepada Ridho masih proses pembahasan di internal partai. Sanksi maksimal berupa pencopotan dari ketua partai karena dinilai tidak loyal.

"Yang tidak loyal ke partai akan disanksi," tegas Alex, Kamis (18/1).

Jika nantinya berakhir dengan pemecatan dari jabatannya, kata Alex, Ridho Yahya tetap menjadi kader Golkar. Pencalonan Ridho sebagai calon wali kota Prabumulih juga tidak akan ditarik karena telah terdaftar di KPU dari Golkar sebagai parpol pengusung.

"Akan terus berjalan dan sesuai dengan keputusan DPP Golkar," ujarnya.

Diketahui, beberapa hari lalu Ridho Yahya menyatakan dukungannya kepada pasangan Herman Deru-Mawardi Yahya maju di Pilgub Sumsel yang diusung Partai NasDem, PAN, dan Partai Hanura. Dukungannya lebih karena Mawardi Yahya merupakan kakak kandung wali kota Prabumulih itu.

Ridho Yahya menilai kakaknya lebih pantas diusung Golkar karena kader senior dan mantan Bupati Ogan Ilir dua periode. Bahkan, Ridho Yahya menilai senioritas Mawardi Yahya lebih unggul dibanding Alex Noerdin.

Tak hanya itu, Ridho Yahya juga menyindir Dodi Reza Alex masih belum layak diusung Golkar sebagai calon gubernur. Menurut dia, Dodi terbilang masih muda dan belum memiliki prestasi luar biasa. Apalagi, Dodi baru saja menjabat Bupati Musi Banyuasin sejak 2017 lalu.

"Bolehlah kita tidak melihat senioritas, tapi kader muda itu harus memiliki prestasi luar biasa, yang berprestasi hebat itu pak Alex. Dodi apa prestasinya dan baru juga menjabat," kata Ridho.

Ridho juga mencermati keputusan pemecatan Ketua DPD Golkar di Ogan Ilir dan Muara Enim. Dia menilai hal itu justru akan menambah lawan politik karena hanya mementingkan kehendak pribadi demi suksesi program partai.