Ketua Komisi III DPR Ungkap Perubahan Besar Bidang Hukum Era PRabow

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai penegakan hukum selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan di jalur yang tepat.

Penilaian itu ia sampaikan merespons dinamika regulasi pidana, praktik demokrasi, serta upaya pemberantasan korupsi.

Ia menyoroti pembaruan hukum pidana melalui pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, perubahan pendekatan aparat dalam menangani aksi demonstrasi, hingga penguatan penindakan korupsi dan pemulihan aset negara.

"Berbagai terobosan struktural, pendekatan humanis dalam merawat ruang demokrasi, hingga ketegasan tanpa kompromi dalam memberantas korupsi menunjukkan bahwa penegakan hukum kita saat ini sedang bergerak di jalur yang tepat," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10/2026).

Menurut dia, salah satu tonggak penting adalah mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, yang sekaligus menandai berakhirnya ketergantungan pada KUHP warisan kolonial Belanda dan menggantikan KUHAP era Orde Baru.

"Dengan segala hormat, seharusnya dua UU pidana terpenting tersebut dibentuk di awal reformasi, setelah menunggu hampir 30 tahun baru di era kepemimpinan Presiden Prabowo, mimpi tersebut bisa diwujudkan," ujarnya.

Ia menekankan pembaruan tersebut bukan sekadar pergantian aturan, melainkan pergeseran pendekatan penegakan hukum. KUHP baru dinilai lebih mengedepankan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif, sementara KUHAP baru disebut memperkuat perlindungan hak warga negara sebagai saksi, korban, maupun tersangka.

Di bidang demokrasi, Habiburokhman menilai kekhawatiran tentang kemunduran dan menguatnya otoritarianisme tidak beralasan. Kritik terhadap pemerintah disebut tetap tersampaikan secara terbuka, termasuk melalui ruang publik dan media sosial.

Ia juga menyebut penanganan demonstrasi semakin persuasif dan dialogis, sedangkan tindakan represif aparat terhadap pengunjuk rasa menurun signifikan.

Ketua Komisi III DPR Soroti Korupsi dan Pemulihan Aset

Di sisi lain, Habiburokhman menyoroti penindakan korupsi yang menurutnya tidak pandang bulu, termasuk perkara yang berkaitan dengan program pemerintah.

Sebagai contoh, ia menyebut perkara dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menyeret 11 tersangka, termasuk mantan Kepala Badan Gizi Nasional.

Ia juga menyinggung perkara lain, mulai dari tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, korupsi tata niaga timah, manipulasi ekspor minyak goreng atau CPO, pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek, hingga operasi tangkap tangan terhadap sejumlah kepala daerah oleh KPK.

Menurutnya, pemulihan aset negara memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi.

Ia menyebut pemulihan aset negara secara tunai dan fisik sepanjang tahun pertama pemerintahan Prabowo mencapai Rp 28,6 triliun, dengan kontribusi Kejaksaan Agung sebesar Rp 24 triliun.

Bahkan, hingga pertengahan 2026, Kejaksaan Agung mencatat penyelamatan potensi dan klaim kerugian keuangan negara secara akumulatif mencapai Rp 131,5 triliun.

Habiburokhman menilai capaian tersebut sejalan dengan agenda Asta Cita Presiden Prabowo, terutama penguatan demokrasi dan hak asasi manusia serta reformasi hukum dan pemberantasan korupsi.

"Hukum yang humanis kepada rakyat namun tegas tak kenal ampun kepada koruptor adalah modal utama bangsa ini untuk melangkah pasti menuju Indonesia Emas," pungkasnya.