Gajah Sumatera dan Ancaman Kebakaran di Way Kambas

Kebakaran yang masih melanda kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, memunculkan kekhawatiran atas keselamatan Gajah Sumatera. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menekankan pentingnya memantau pergerakan satwa dilindungi tersebut dan mengantisipasi potensi konflik dengan warga di sekitar kawasan.

Kebakaran berpotensi mengganggu habitat gajah, mulai dari ketersediaan pakan dan sumber air hingga jalur pergerakan. Kondisi ini dikhawatirkan mendorong satwa mendekati lahan pertanian atau permukiman yang berbatasan dengan area konservasi.

Warga Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur, telah menyampaikan kekhawatiran serupa dan mengantisipasi kemungkinan gajah keluar dari hutan ketika habitatnya terdampak kebakaran.

Sejauh ini, belum ada bukti terverifikasi yang memastikan gajah keluar menuju permukiman akibat kebakaran.

Kemenhut: Pantau Pergerakan Gajah Sumatera, Cegah Konflik

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menyatakan keselamatan masyarakat, petugas, dan satwa liar menjadi prioritas dalam penanganan kebakaran di TNWK.

"Pemadaman dan perlindungan habitat harus berjalan beriringan, termasuk mengantisipasi peningkatan interaksi antara gajah dan masyarakat di sekitar kawasan," kata Ristianto, Kamis (22/10/2026).

Menurut Ristianto, keberadaan gajah masih terpantau di sekitar lokasi kebakaran, baik melalui perjumpaan langsung maupun temuan jejak yang baru. Di beberapa bagian kawasan, vegetasi juga masih ditemukan tidak terbakar, meski temuan ini belum dapat mewakili seluruh kelompok gajah di TNWK.

Petugas, kata dia, belum dapat memastikan apakah kebakaran mengubah pola pergerakan gajah atau mendorong sebagian satwa keluar dari kawasan hutan. "Kesimpulan mengenai perubahan pergerakan harus didasarkan pada pemantauan berulang dan verifikasi lapangan," ujar dia.

Balai TNWK melakukan pemantauan habitat dan satwa, termasuk memanfaatkan data GPS collar dan penjagaan di titik-titik rawan untuk mengantisipasi konflik manusia-gajah. "Meski demikian, data GPS collar tidak dapat menggambarkan posisi seluruh gajah. Informasi tersebut tetap perlu dicocokkan dengan pengamatan langsung di lapangan," kata dia.

Ia menambahkan, pemetaan kelompok gajah yang berisiko mempertimbangkan lokasi kebakaran, data perjumpaan satwa, wilayah jelajah, ketersediaan sumber air, serta kedekatannya dengan batas kawasan dan desa penyangga. "Bahan yang tersedia belum memuat peta operasional terkini beserta posisi setiap kelompok terhadap titik api. Karena itu, kami belum dapat menyampaikan jarak kelompok gajah dari kebakaran ataupun memastikan seluruh jalur pergerakannya bebas ancaman," kata Ristianto.

Kemenhut juga mengantisipasi kemungkinan terganggunya jalur pergerakan gajah, dengan mengarahkan pengamanan agar akses satwa menuju habitat yang lebih aman tetap terbuka dan tidak terdesak ke titik api maupun permukiman. Masyarakat yang melihat gajah mendekati rumah atau lahan diimbau segera melapor kepada petugas TNWK atau pemerintah desa, serta tidak mendekati atau mencoba menghalau satwa.

"Penanganan perlu dikoordinasikan dengan pemerintah desa, aparat, pemerintah daerah, serta mitra terkait agar komunikasi dan tindakan di lapangan berada dalam satu koordinasi," ujar Ristianto.

Ia menegaskan, setiap langkah harus mempertimbangkan posisi dan perilaku gajah, keselamatan warga, dan keamanan jalur yang digunakan. Apabila gajah perlu diarahkan kembali ke hutan, tindakan tersebut hanya boleh dilakukan petugas berpengalaman setelah memastikan jalur dan lokasi tujuan aman dari kebakaran. "Keselamatan warga dan kesejahteraan satwa menjadi dasar setiap keputusan," kata dia.

Vegetasi Menyusut dan Dampaknya bagi Gajah Sumatera

Di luar potensi konflik dengan manusia, kebakaran juga dikhawatirkan menurunkan kualitas habitat Gajah Sumatera. Api berpotensi mengurangi vegetasi sebagai sumber pakan, tempat berlindung, dan ruang gerak satwa.

Kendati demikian, luas area yang terbakar tidak otomatis menggambarkan besaran habitat yang kehilangan fungsi ekologisnya. Tingkat kerusakan perlu dipastikan melalui pemeriksaan jenis vegetasi yang terbakar, intensitas api, kondisi sumber air, dan pola penggunaan habitat oleh satwa.

Balai TNWK merencanakan survei lebih menyeluruh setelah kebakaran berhasil ditangani. Hasilnya akan menjadi dasar untuk pemulihan habitat maupun intervensi darurat bila ditemukan gangguan terhadap akses pakan dan air. "Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui pemadaman hingga pendinginan, pemantauan pergerakan gajah, pengamanan wilayah perbatasan dengan desa, serta evaluasi habitat pascakebakaran," ujar Ristianto.

Ristianto menambahkan, keberhasilan penanganan kebakaran tidak hanya diukur dari terkendalinya api, melainkan juga dari perlindungan habitat dan penurunan risiko bagi masyarakat serta gajah.

Data Balai TNWK sebelumnya mencatat 21 kejadian kebakaran dengan luas area terdampak sekitar 7.000 hektare sepanjang 2026 hingga Oktober. Upaya pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan udara di kawasan konservasi tersebut.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung menghentikan operasi modifikasi cuaca karena tidak menemukan awan potensial untuk disemai. Dalam laporan penanganan sebelumnya, sekitar 30 hektare area masih terindikasi terbakar atau mengeluarkan asap.