Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Anies: Negara Ini Diatur Tidak Pakai Selera!

Anies meminta agar para pakar ahli hukum tata negara menjawab apakah pernyataan Jokowi itu sesuai aturan hukum atau tidak.

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan angkat bicara soal Presiden Jokowi mengatakan seorang Presiden atau kepala negara boleh berkampanye dan memihak

Anies meminta agar para pakar ahli hukum tata negara menjawab apakah pernyataan Jokowi itu sesuai aturan hukum atau tidak.

"Monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak. Karena negara kita diatur menggunakan hukum jadi kita rujuk pada aturan hukum saja. Nanti setelahnya masyarakat bisa menilai," ucap Anies di Yogyakarta, Selasa (24/1).

"Kita minta pada pakar hukum tata negara untuk memberikan opininya. Sebetulnya aturan hukum kita bagaimana sih? Karena begini kalau tidak nanti kita akan mengatakan itu benar atau salah berdasarkan pandangan subjektif masing-masing. Kita lihat aturan hukumnya saja," 

sambung Anies.

merdeka.com

Anies menegaskan pihaknya ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum. Anies menerangkan semua yang menjalankan kewenangan merujuk pada aturan hukum.

Anies juga meminta penyelenggara negara bukan merujuk pada selera atau kepentingan yang menempel pada dirinya dan kelompoknya.

"Bernegara itu mengikuti aturan hukum. Jadi kita serahkan pada aturan hukum. Aturan hukumnya bagaimana. Inikan bukan selera saya setuju atau tidak setuju. Aturan hukumnya bagaimana karena kita ingin negara hukum," tegas Anies.

"Negara ini negara hukum. Pakai aturan hukum. Kalau aturan hukumnya bilang tidak boleh ya berarti ya tidak boleh. Kalau aturan hukumnya bilang boleh ya berarti boleh," 

imbuh Anies.

Anies menyebut dalam gagasan perubahan yang diusung AMIN adalah ingin mengembalikan negara diatur sesuai dengan aturan hukum yang ada. Negara, lanjut Anies, tidak diatur berdasarkan selera pihak tertentu.

"Kami merasa gagasan perubahan yang kami bawa itu mengembalikan agar negara ini diatur tidak pakai selera tapi diatur pakai aturan hukum. Tidak diatur oleh kepentingan tapi diatur oleh aturan hukum," terang Anies.

"Jangan sampai jadi negara kekuasaan di mana hukum diatur oleh penguasa. Kita ingin penguasa diatur oleh hukum," tutup Anies.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Presiden boleh memihak salah satu calon di Pilpres 2024. Jokowi menegaskan, dirinya boleh berkampanye.

Jokowi menjawab itu saat ditanya soal menteri yang tidak ada hubungannya dengan politik tetapi menjadi bagian dari tim sukses di pemilu 2024.

"Kan ini hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja, yang paling penting Presiden itu boleh lho kampanye, Presiden itu boleh lho memihak! boleh," kata Jokowi kepada awak media.