Golkar: Hasil Munas Airlangga Tidak Harus Capres Cawapres, Hanya Menentukan

Mekeng menegaskan, jika capres atau cawapres yang akan diusung Golkar tidak harus Airlangga.

Polemik Munaslub untuk melengserkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terus bergulir. Terbaru, Anggota Dewan Pakar, Ridwan Hisjam meminta agar Airlangga mundur lantaran disinyalir tak bersih setelah diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 24 Juli 2023.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan Ridwan Hisjam adalah pengacau partai berlambang pohon beringin itu.

"Ya mestinya Ridwan juga harus melihat bahwa kalau kita gaduh di dalam kasihan partainya," saat dikonfirmasi, Kamis (27/7).

merdeka.com

Lebih lanjut, Mekeng menjelaskan pemanggilan saksi dalam sebuah kasus adalah salah satu faktor untuk mengungkap proses pidana. Sehingga, tidak bisa menjadi alasan untuk seseorang di Munaslub. "Jadi jangan karena orang dipanggil saksi 12 jam seolah-olah sudah runtuh. Justru statement dia (Ridwan) yang suruh mundur segala macam membuat partai ini adalah jadi runtuh," ujarnya.

Terkait elektoral Airlangga yang dinilai tak kunjung meningkat, Mekeng menegaskan, jika capres atau cawapres yang akan diusung Golkar tidak harus Airlangga.

Berdasarkan keputusan Munas 2019, Airlangga selaku ketum Golkar diberi kewenangan untuk menentukan capres dan cawapres dari Golkar.

"Dan hasil Munas 2019 itu tidak mengatakan bahwa Airlangga harus capres-cawapres. Airlangga diberikan kewenangan untuk menentukan capres dan cawapres, bukan dia. Tidak selamanya harus Airlangga," tegasnya.

merdeka.com

Dia pun menyebut, Partai Golkar solid dan tengah fokus merebut kemenangan baik pilpres maupun pileg dan pilkada di 2024 mendatang. "Masih, masih. Solid, enggak ada masalah. Orang kita ini lagi berjuang untuk menjadi partai ini dapat kursinya lebih dari 85," imbuh dia.

Dewan Pakar Partai Golkar melakukan evaluasi terhadap putusan Munas yang mendorong Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai capres. Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, terbuka untuk menggelar Munaslub atau Munas luar biasa untuk mengubah keputusan itu.