Mendagri Tegaskan Pentingnya Harmonisasi Regulasi Pusat Daerah Demi Stabilitas Ekonomi Nasional

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan fondasi stabilitas kebijakan, kemudahan investasi, dan kepastian hukum. Konsistensi arah kebijakan antarlevel pemerintahan menjadi kebutuhan mutlak di tengah dinamika global yang cepat. Ini memastikan setiap kebijakan bekerja dalam satu irama, saling menguatkan, bukan saling menegasikan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya Harmonisasi Regulasi Pusat Daerah agar kebijakan tidak saling menegasikan. Arahan ini menempatkan kepala daerah pada tanggung jawab strategis untuk mengkaji regulasi dan mengantisipasi risikonya. Prinsip ini bukan sekadar prosedur administrasi, melainkan bagian dari tata kelola ekonomi modern.

Ketika regulasi berjalan searah, kepastian usaha terjaga, keadilan ekonomi meningkat, serta distribusi barang dan layanan efisien. Sebaliknya, kebijakan yang tidak sinkron dapat memicu biaya tambahan bagi dunia usaha dan masyarakat luas. Ini menjadi prasyarat fundamental bagi stabilitas ekonomi nasional.

Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa kepala daerah harus memastikan regulasi yang diterbitkan telah dikaji matang. Regulasi juga harus mengantisipasi risiko serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ini adalah bagian dari tata kelola ekonomi modern dan prasyarat penting Harmonisasi Regulasi Pusat Daerah.

Contoh nyata ketidakselarasan regulasi terlihat pada Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Kebijakan ini melarang produksi dan distribusi air minum dalam kemasan di bawah satu liter. Tujuannya mulia untuk mengurangi sampah plastik dan memperkuat citra Bali sebagai destinasi wisata berkelanjutan.

Namun, larangan tersebut diterapkan tiba-tiba tanpa infrastruktur pendukung memadai. Industri, UMKM, sektor pariwisata, dan konsumen berpotensi menghadapi biaya transisi yang tidak kecil. Pemerintah pusat, melalui Surat Mendagri Nomor 500.6/8770/SJ, tidak serta-merta menolak inisiatif Bali.

Pemerintah meminta langkah antisipatif yang seharusnya mendahului pelaksanaan kebijakan. Langkah tersebut meliputi sosialisasi masif, dialog dengan asosiasi usaha, penyediaan stasiun isi ulang higienis, hingga penerapan bertahap berbasis zonasi. Harmonisasi regulasi membutuhkan persiapan matang untuk menghindari dampak negatif.

Mendagri merekomendasikan evaluasi jika prasyarat tersebut belum siap. Tujuannya agar kebijakan lingkungan tidak menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih besar dari manfaatnya. Ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara tujuan lingkungan dan dampak ekonomi dalam Harmonisasi Regulasi Pusat Daerah.

Pandangan pakar hukum memperkuat urgensi harmonisasi ini. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Erfandi, menegaskan bahwa surat edaran (SE) bukan instrumen hukum yang sah. SE tidak memiliki kekuatan mengikat, apalagi jika memuat norma larangan publik yang mempengaruhi hak dan kewajiban masyarakat luas.

Desi Sommalia Gustina, Dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Dharma Andalas, mengingatkan bahwa SE tidak termasuk dalam hierarki regulasi menurut UU 12/2011. Oleh karena itu, SE tidak bisa menjadi dasar pembatasan yang berdampak pada dunia usaha. Kebijakan seperti ini rawan digugat ke PTUN bila menyentuh ranah publik.

Akademisi Universitas Udayana, Arya Utama, menambahkan bahwa Bali sebenarnya sudah memiliki perangkat hukum pengelolaan sampah yang kuat. Berbagai peraturan daerah dan peraturan gubernur telah tersedia. Menambah kebijakan baru tanpa memperkuat implementasi regulasi yang sudah ada justru berpotensi memecah fokus dan mengurangi efektivitas penegakan di lapangan.

Konsistensi kebijakan daerah juga menjadi sorotan pada rencana pembatasan truk over dimension overloading (ODOL) di Jawa Barat mulai 2026. Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Mahendra Rianto, menilai langkah ini mendahului kebijakan nasional. Kebijakan nasional ODOL baru direncanakan berlaku penuh pada tahun 2027.

Akibatnya, pelaku logistik menghadapi risiko kenaikan biaya transportasi karena kapasitas angkutan berkurang. Frekuensi perjalanan juga meningkat. Ketika biaya logistik naik, yang dapat mencapai 40 persen dari harga barang, efek domino segera terjadi. Ini akan menyebabkan harga barang ikut meningkat dan beban ekonomi jatuh ke masyarakat.

Pakar transportasi dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Suripno, menekankan bahwa gubernur tidak memiliki kewenangan melarang truk melintas di jalan nasional. Hal tersebut menjadi domain pemerintah pusat. Kebijakan parsial per daerah dapat mengganggu sistem distribusi barang nasional.

Wakil Ketua Umum MTI, Djoko Setijowarno, memperingatkan bahwa kebijakan ODOL tidak bisa ditetapkan parsial per daerah. Distribusi barang adalah sistem nasional. Begitu salah satu daerah mengambil sikap berbeda, arus logistik akan terganggu secara signifikan. Harmonisasi Regulasi Pusat Daerah sangat krusial untuk kelancaran logistik.

Keselarasan kebijakan juga berkaitan erat dengan cara pejabat publik berkomunikasi di ruang digital. Anggota Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam, mengingatkan bahwa konten digital pejabat negara harus ditopang prinsip tabayyun atau klarifikasi. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan iklim investasi.

Pernyataan yang terburu-buru tanpa verifikasi dapat menimbulkan misinformasi yang menyebar cepat. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik secara drastis. Dalam konteks ekonomi, sentimen yang tercipta dari komunikasi yang tidak tepat berimbas pada iklim investasi dan kepastian usaha.

Rangkaian contoh tersebut menunjukkan satu benang merah bahwa kebijakan daerah yang tergesa-gesa atau tidak selaras dengan kebijakan nasional berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketika regulasi saling tumpang tindih, dunia usaha menghadapi ketidakpastian baru. Biaya logistik meningkat dan proses distribusi nasional terganggu.

Indonesia tidak kekurangan regulasi; yang dibutuhkan adalah keseragaman arah dan konsistensi pelaksanaan. Arahan Mendagri semakin relevan: kebijakan harus mengantisipasi risiko, bukan menimbulkan persoalan baru. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif hanya dapat tercapai di atas fondasi regulasi yang seragam, stabil, dan dapat dipercaya. Harmonisasi regulasi adalah prasyarat fundamental bagi stabilitas ekonomi nasional.

Sumber: AntaraNews