96% Wilayah Kepri Perairan, BNPT Tekankan Penguatan Interoperabilitas Aparat Tangkal Ancaman Lintas Batas

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menekankan pentingnya penguatan kerja sama antar-aparatur pemerintah di Kepulauan Riau (Kepri). Langkah ini krusial untuk menghadapi potensi ancaman terorisme lintas batas yang mungkin terjadi. Kegiatan koordinasi ini berlangsung di Batam, Kepri, pada Kamis.

Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Inspektur Jenderal Polisi Faizal Thayeb, menyoroti posisi strategis Kepri. Wilayah ini merupakan salah satu perbatasan terluar negara dan berfungsi sebagai sentra ekonomi yang menarik banyak orang. Kondisi geografis Kepri, yang 96 persennya berupa perairan, meningkatkan kerentanan terhadap ancaman tersebut.

Penguatan interoperabilitas aparat diharapkan tidak hanya menangkal ancaman dari luar, tetapi juga menghasilkan upaya pencegahan terorisme yang terintegrasi. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah perbatasan yang dinamis. Semua pemangku kepentingan diminta untuk meningkatkan kewaspadaan.

Irjen Pol. Faizal Thayeb menjelaskan bahwa letak geografis Kepri yang didominasi perairan dan statusnya sebagai perbatasan terluar membuat wilayah ini rentan. Selain itu, Kepri juga menjadi magnet ekonomi yang menarik masyarakat dari berbagai daerah. Kondisi ini membuka peluang bagi munculnya ancaman lintas batas yang memerlukan respons terkoordinasi.

"Wilayah Kepri yang geografisnya 96 persen merupakan daerah perairan dan salah satu perbatasan terluar serta sentra ekonomi yang dituju masyarakat dari daerah lain memungkinkan adanya ancaman lintas batas. Maka, kita perlu terus melakukan penguatan interoperabilitas di wilayah Kepri," kata Irjen Pol. Faizal. Pernyataan ini menegaskan perlunya sinergi antarlembaga.

Penguatan interoperabilitas aparat pemerintah menjadi kunci utama dalam strategi penanggulangan terorisme di daerah ini. Tujuannya adalah menciptakan sistem pertahanan yang solid dan responsif terhadap setiap potensi ancaman. Koordinasi yang baik antar-aparatur akan mempercepat deteksi dan penanganan dini.

Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT, Brigadir Jenderal Polisi Wawan Ridwan, mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk selalu waspada. Keterpaduan antar-aparatur diharapkan mampu menghasilkan formula pencegahan yang efektif. Upaya ini harus dilakukan secara terintegrasi untuk mencapai hasil maksimal.

"Diharapkan, adanya keterpaduan ini akan menghasilkan formula atau upaya pencegahan yang terintegrasi," ungkap Brigjen Pol. Wawan. Sinergi antarlembaga menjadi pondasi utama dalam membangun sistem keamanan yang kuat. Ini mencakup pertukaran informasi dan sumber daya secara efisien.

Menanggapi seruan tersebut, Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror (AT) Kepri secara aktif menjalankan mekanisme koordinasi berkelanjutan. Tujuannya adalah memantau secara cermat setiap ancaman lintas batas yang berpotensi masuk ke wilayah Kepri. Pemantauan ini melibatkan berbagai instansi terkait.

Ketua Tim Pencegahan Satgaswil Densus 88 AT Kepri, Inspektur Polisi Dua Satriya Deddy, menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan instansi terkait. Kolaborasi ini bertujuan untuk membantu mendeteksi dini setiap aktivitas mencurigakan. Deteksi dini merupakan langkah vital dalam mencegah ancaman terorisme berkembang.

Selain peran aparat keamanan, keterlibatan masyarakat juga menjadi elemen penting dalam penanggulangan terorisme. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kepri Kota Batam menunjukkan komitmennya untuk membantu tugas ini. FKDM merupakan organisasi mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kepri.

Sekretaris FKDM, Salim, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung aparat pemerintah. Mengingat letak geografis Kepri yang strategis, peran FKDM dalam memantau pergerakan masyarakat menjadi sangat relevan. Mereka memiliki jaringan pengurus di tingkat kecamatan.

"Di sini lah kami akan membantu aparatur pemerintah melalui pengurus kami yang ada di kecamatan untuk menginformasikan apabila ada keluar masuk masyarakat luar yang mencurigakan nantinya akan kami lanjutkan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Batam, kepolisian, dan lembaga-lembaga terkait," kata Salim. Mekanisme pelaporan ini menjadi jembatan informasi antara masyarakat dan aparat.

Keterlibatan aktif FKDM memperkuat sistem deteksi dini di tingkat akar rumput. Informasi dari masyarakat dapat menjadi petunjuk awal bagi aparat keamanan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kolaborasi ini menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap ancaman.

Sumber: AntaraNews