Prabowo Tolak Kontrak Pertahanan Keluarga, Pernah Tolak Dua Perusahaan Keponakan: Komitmen Cegah KKN Sejak Menhan

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan komitmennya yang kuat dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sejak ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ia secara tegas menolak semua kontrak pertahanan yang berpotensi melibatkan anggota keluarganya. Langkah ini diambil untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan negara dan integritas pemerintahan.

Pengungkapan ini disampaikan Prabowo dalam sesi dialog bersama Pimpinan Utama Forbes, Steve Forbes, pada puncak acara Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu (15/10) malam. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menganalogikan korupsi sebagai kanker stadium empat yang sulit disembuhkan. Oleh karena itu, pencegahan menjadi kunci utama dalam memerangi praktik tercela tersebut.

Komitmen ini menjadi sorotan penting, mengingat posisi strategis Kementerian Pertahanan yang seringkali melibatkan proyek-proyek besar. Prabowo menekankan pentingnya menjaga jarak antara jabatan publik dengan kepentingan pribadi atau keluarga, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Komitmen Anti-KKN Sejak Awal Menjabat

Presiden Prabowo Subianto menceritakan bahwa pada malam pertama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, ia langsung mengumpulkan kerabat dan keponakannya. Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan pesan tegas bahwa mereka tidak diizinkan untuk menemuinya terkait kontrak pertahanan apa pun. Meskipun adiknya, Hashim Djojohadikusumo, mungkin tidak hadir, pesan ini berlaku untuk seluruh anggota keluarga.

Prabowo menjelaskan bahwa langkah ini merupakan upaya preventif untuk memastikan tidak ada celah bagi konflik kepentingan. Ia memahami bahwa beberapa anggota keluarganya adalah pengusaha, sehingga potensi gesekan antara peran publik dan kepentingan bisnis harus dieliminasi sejak dini. Ketegasan ini menjadi fondasi awal dalam membangun integritas di Kementerian Pertahanan.

Ia percaya bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Dengan menolak potensi keterlibatan keluarga dalam proyek pertahanan, Prabowo berupaya memberikan contoh nyata tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas negara.

Ketegasan Menghadapi Konflik Kepentingan

Meskipun telah memberikan larangan tegas, Prabowo mengakui bahwa para pengusaha, termasuk anggota keluarganya, tetap mencari celah. Sekitar tiga bulan setelah larangan itu, salah satu keponakannya mencoba menemuinya dengan membawa usulan proyek. Prabowo langsung menolak usulan tersebut dengan alasan keponakannya tidak memiliki pengalaman di sektor pertahanan.

Prabowo menegaskan, "Come on! Kamu tidak pernah (berbisnis, red.) di sektor pertahanan, kamu tidak mengerti pertahanan, okay, berbisnis di bidang yang lain." Pesan ini menunjukkan ketegasannya dalam menjaga batasan antara kepentingan pribadi dan tugas negara. Ia tidak ingin ada pihak yang memanfaatkan kedekatan keluarga untuk mendapatkan keuntungan dalam proyek-proyek pertahanan.

Insiden ini menjadi bukti bahwa komitmen Prabowo bukan sekadar ucapan, melainkan tindakan nyata. Ia tidak segan untuk menolak tawaran yang datang dari lingkaran terdekatnya demi menjaga prinsip-prinsip antikorupsi. Hal ini menunjukkan dedikasi tinggi terhadap integritas dalam menjalankan amanah sebagai Menteri Pertahanan.

Menolak Perusahaan Keluarga dari Shortlist

Ketegasan Prabowo kembali diuji ketika ia menerima laporan dari bawahannya di Kementerian Pertahanan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa ada tiga perusahaan yang masuk dalam daftar seleksi akhir (shortlist) untuk kontrak pengadaan di Kemhan. Yang mengejutkan, dua dari tiga perusahaan tersebut ternyata terafiliasi dengan keponakannya.

Tanpa ragu, Prabowo langsung memberikan instruksi tegas kepada bawahannya. Ia memerintahkan, "Tolak mereka!" Prabowo menegaskan bahwa ia menolak semua kontrak yang melibatkan keluarganya, tanpa terkecuali. Keputusan ini diambil meskipun berarti harus menolak perusahaan yang dimiliki oleh anggota keluarganya sendiri.

Dampak dari keputusan ini terasa secara personal. Prabowo mengakui bahwa ia menjadi sulit bertemu dengan keponakan-keponakannya selama tiga atau empat bulan setelah kejadian itu. Namun, ia merasa hal tersebut harus dilakukan sebagai contoh. "Itu tidak mudah, tetapi harus dilakukan," ujarnya, menekankan pentingnya memberikan teladan integritas dalam kepemimpinan.

Isu Lain yang Dibahas dalam Dialog Forbes

Selain membahas komitmen antikorupsi, sesi dialog antara Presiden Prabowo dan Steve Forbes yang berlangsung sekitar satu jam juga mengulas berbagai isu penting lainnya. Diskusi tersebut mencakup program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahannya.

Topik lain yang dibahas adalah peran Danantara sebagai sovereign wealth fund Indonesia, arah kebijakan ekonomi Presiden untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan, serta strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Prabowo juga menyinggung keterlibatannya dalam perjanjian damai di Gaza, Palestina, yang diteken saat KTT Sharm el-Sheikh untuk Perdamaian di Gaza di Kota Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10).

Pembahasan beragam isu ini menunjukkan cakupan luas dari visi dan misi kepemimpinan Prabowo, tidak hanya fokus pada tata kelola internal tetapi juga pada isu-isu ekonomi, sosial, dan geopolitik yang relevan bagi Indonesia dan dunia.

Sumber: AntaraNews