Perjalanan Karier Politik Hevearita Gunaryanti Rahayu

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang lebih dikenal dengan sebutan Mbak Ita, telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Rabu, 19 Februari 2025, KPK menangkap Mbak Ita beserta suaminya, Alwin Basri.

Penangkapan pasangan yang memiliki reputasi baik di Kota Semarang ini langsung memicu rasa penasaran di kalangan masyarakat. Dirangkum Merdeka.com dari berbagai sumber pada Kamis (20/2/2025), berikut profil dan rekam jejak politik Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita.

Mbak Ita adalah sosok yang sangat menginspirasi berkat perjalanan kariernya yang gemilang di berbagai sektor. Ia lahir di Semarang pada 4 Mei 1966 sebagai anak dari pasangan Soenarjo Rahardjo dan Atiek Nur Soetarti, serta merupakan salah satu dari lima bersaudara.

Pendidikan awal Mbak Ita dimulai di SD Citarum Semarang dari tahun 1972 hingga 1978, kemudian melanjutkan ke SMP Maria Mediatri dari 1978 hingga 1981, dan SMA Negeri 1 Semarang pada periode 1981 hingga 1984. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada tahun 1984 hingga 1989, ia melanjutkan studi pascasarjana dan meraih gelar Magister dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro antara tahun 2018 hingga 2019.

Saat ini, Mbak Ita sedang menempuh program Doktor di bidang Administrasi Publik di universitas yang sama, yang dimulai pada tahun 2020 dan diperkirakan selesai pada tahun 2023. Dalam kehidupan pribadinya, ia menikah dengan Alwin Basri, yang merupakan anggota DPRD Jawa Tengah, dan mereka dikaruniai seorang putra yang lahir pada tahun 1995.

Karier Mbak Ita dimulai di industri perbankan, di mana ia bekerja di Bank Universal hingga tahun 2003, sebelum bank tersebut bergabung dan berubah menjadi Bank Permata. Setelah itu, ia menjabat sebagai direktur di sebuah perusahaan outsourcing, sebelum akhirnya menjadi Direktur Utama di perusahaan minyak dan gas milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang beroperasi di Cepu hingga tahun 2015.

Pada tahun 2016, Mbak Ita memilih untuk terjun ke dunia politik dan menjabat sebagai Wakil Wali Kota Semarang mendampingi Hendrar Prihadi selama dua periode, yaitu dari 2016 hingga 2022. Berkat prestasi yang luar biasa, beliau dilantik sebagai Wali Kota Semarang pada 30 Januari 2023, menggantikan Hendrar Prihadi.

Mbak Ita memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam berbagai organisasi. Beliau pernah menjabat sebagai Corporate Secretary di Badan Kerja Sama Participation Invest Blok Cepu serta sebagai Ketua BKS PI Blok Cepu pada periode 2014 hingga 2016.

Karena dedikasi dan prestasinya, Mbak Ita dianugerahi penghargaan Satyalancana Pembangunan di bidang Koperasi dan UKM. Selain itu, beliau juga menerima Anugrah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019.

Dalam karier politiknya, Mbak Ita berafiliasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Menjabat sebagai Wakil Wali Kota Semarang (2016-2022)

Pada tahun 2016, Hevearita Gunaryanti Rahayu memulai karier politiknya dengan menjadi Wakil Wali Kota Semarang mendampingi Hendrar Prihadi. Ia menjalani masa jabatan selama dua periode, dari tahun 2016 hingga 2022, dan memberikan kontribusi signifikan dalam pengelolaan pemerintahan Kota Semarang.

Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Semarang (2022-2023)

Setelah Hendrar Prihadi diangkat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada 10 Oktober 2022, Mbak Ita ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Semarang. Penunjukan ini menandai langkah penting dalam karier politiknya.

Dilantik sebagai Wali Kota Semarang (2023-2025)

Hevearita Gunaryanti Rahayu resmi dilantik sebagai Wali Kota Semarang yang ke-15 pada 30 Januari 2023, menggantikan Hendrar Prihadi. Dengan pelantikan ini, ia mencatatkan sejarah sebagai wali kota perempuan pertama di Semarang.

Menjabat dalam Kepemimpinan Dua Presiden dan Gubernur

Selama masa jabatannya sebagai Wali Kota Semarang, ia beroperasi di bawah dua presiden, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Selain itu, ia juga bekerja sama dengan dua gubernur Jawa Tengah, yaitu Ganjar Pranowo dan Nana Sudjana (Pejabat).

Mendapat Penghargaan Satyalancana Pembangunan

Atas dedikasinya dalam pengembangan koperasi serta UMKM, Mbak Ita dianugerahi penghargaan Satyalancana Pembangunan di bidang Koperasi dan UKM pada tahun 2019. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas upayanya dalam memajukan sektor tersebut.

Terjerat Kasus Korupsi pada 2025

Pada 19 Februari 2025, KPK menetapkan Mbak Ita sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan pengadaan meja dan kursi untuk SD, pengaturan proyek penunjukan langsung, serta aliran dana dari Bapenda Kota Semarang. Dalam kasus ini, ia ditahan bersama suaminya, Alwin Basri, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah.

Siapakah Hevearita Gunaryanti Rahayu dan bagaimana perjalanan kariernya sebelum menjadi Wali Kota Semarang?

Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang akrab disapa Mbak Ita, adalah politikus yang menjabat sebagai Wali Kota Semarang. Sebelum menjadi wali kota, ia memiliki latar belakang di bidang pemerintahan dan pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Semarang.

Apa saja kebijakan dan program unggulan yang pernah dijalankan Mbak Ita selama menjabat sebagai Wali Kota Semarang?

Sebagai Wali Kota Semarang, Mbak Ita dikenal dengan berbagai kebijakan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Beberapa programnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat, transportasi, serta revitalisasi ruang publik.

Bagaimana keterlibatan Mbak Ita dalam dunia politik dan perannya di lingkungan Pemerintah Kota Semarang?

Mbak Ita memiliki pengalaman panjang di pemerintahan Kota Semarang, termasuk saat menjabat sebagai Wakil Wali Kota. Kepemimpinannya dianggap membawa sejumlah perubahan, khususnya dalam sektor pelayanan publik dan tata kelola perkotaan.

Apa saja tantangan dan kontroversi yang pernah dihadapi Mbak Ita selama menjabat sebagai Wali Kota Semarang?

Sepanjang kariernya, Mbak Ita menghadapi berbagai tantangan, termasuk kritik terhadap kebijakan tertentu dan dugaan kasus korupsi yang menjeratnya pada 2025. Penahanannya oleh KPK menjadi salah satu kontroversi terbesar dalam karier politiknya.