Demokrat Sindir Ganjar Telepon Heru Budi Saat Blusukan di DKI: Lebih Baik Urus Jateng

Partai Demokrat menyoroti aksi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menelepon penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai mendengar keluhan warga saat blusukan di pasar kawasan Jakarta Utara.

Demokrat menilai aksi Ganjar Pranowo itu seharusnya tidak perlu diekspose ke publik agar birokrasi yang berlaku tidak saling menabrak.

"Karena kalau merujuk kepada persoalannya kan Pak Ganjar akan lebih baik mengurusi Jawa Tengah gitu. Di akhir-akhir masa jabatan sebagai gubernur tentu Jawa Tengah juga banyak persoalannya, banyak masalahnya, nah ini yang harus diselesaikan," kata Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/6).

Bandingkan Kepemimpinan Anies

Demokrat lantas membandingkan kepemimpinan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, yang tidak membenturkan urusan DKI Jakarta dengan kepentingan urusan politik ke depan.

"Seperti dulu Pak Anies dulu menyelesaikan persoalan Jakarta itu, tidak mencampur adukkan urusan politik ke depannya, urusan rencana untuk menuju pilpresnya dengan jabatan saat ini. Nah kalau kemudian ini bisa dijaga ke depannya akan menjadi proses pembelajaran politik yang baik bagi siapapun," imbuh dia.

Kendati tidak ada peraturan dilanggar Ganjar saat menelepon Heru Budi, namun Herman mengatakan, setiap pemimpin harus memahami etika birokrasi.

Menurut dia, gubernur yang satu tidak bisa mengkritik gubernur yang lain. Sebab dia mengatakan, ada mekanisme dan tata cara birokrasi di dalam menetapkan indikator-indikator keberhasilan kinerja di provinsi.

"Nah, apakah ini masuk perilaku yang menabrak etika? Saya kira ya semestinya ada etika birokrasi, etika birokrasi itu ya ada wilayah kerjanya masing-masing yang semestinya ini saling menghormati pada wilayah kerjanya masing-masing," kata dia.

Ikuti perkembangan terkini/terupdate seputar berita pemilu 2024 hanya di merdeka.com