Tarik Ulur PDIP Gabung Koalisi Besar

Hanya PDI Perjuangan yang belum bergabung dengan koalisi besar yang diinisiasi lima partai pro pemerintah. Wacana koalisi besar sebelumnya muncul atas pertemuan para ketua umum dari Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan PPP bersama Presiden Joko Widodo.

PDIP sebagai pendukung utama Presiden Jokowi belum melakukan komunikasi dengan partai-partai pemerintah yang menginisiasi koalisi besar.

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menuturkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri siap menjadi tuan rumah pertemuan partai-partai koalisi besar. Ketua DPR RI ini menyatakan, PDIP menyambut positif kehadiran koalisi besar.

"Kalau kemudian ada kesempatannya PDI Perjuangan atau ibu Megawati yang menjadi tuan rumahnya ya silakan juga," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4).

PDIP memandang punya kesamaan platform dengan partai yang mengusung koalisi besar. Yaitu pada poin untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan, hanya tinggal duduk bersama untuk mematangkan koalisi besar. Awalnya, Said menyatakan jatah calon presiden harus dipegang oleh PDIP. Tetapi, belakangan Ketua Banggar DPR RI ini menyatakan tidak ada syarat apapun yang diberikan PDIP kepada koalisi besar.

"Enggak ada syarat-syaratan. Duduk dulu lah. Bangsa ini mau ke mana ke depan, karena seakan-akan PDIP sombong karena belum apa-apa bicara syarat. Kami tidak seperti itu," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/4).

PDIP menginginkan ada pertemuan bersama untuk membahas rencana koalisi. Salah satu yang perlu dibahas adalah kelanjutan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Duduk saja dulu, 5 tahun ke depan mau seperti apa, ayo yang sudah baik dilakukan oleh bapak presiden Jokowi kita lanjutkan. Tapi kita harus jauh juga, tantangannya ke depan pasti berbeda," ujar Said.

Sementara, Golkar mengingatkan PDIP bahwa ada aturan main. Golkar sebagai salah satu inisiator koalisi besar tidak menginginkan PDIP yang baru masuk belakangan langsung meminta jatah calon presiden.

"Jangan sampai nanti misalnya koalisi sudah dibangun tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (12/4).

Meski begitu, Golkar tetap akan membuka pintu apabila PDIP menginginkan bergabung dengan koalisi besar.

Pertemuan lima ketua umum partai pro pemerintah, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono dengan Presiden Jokowi menghasilkan gagasan gabungan koalisi partai pemerintah menjadi koalisi besar.

Setelah pertemuan itu, pentolan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), Gerindra rajin menggelar pertemuan dengan partai-partai. Misalnya, dengen Partai Perindo, PBB, PAN, sampai PKB.

Sementara, Golkar yang menjadi pentolan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menggelar pertemuan dengan Perindo dan PSI. Bahkan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sampai menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan membahas wacana koalisi besar ini.

PDIP belum juga bergerak menyikapi koalisi besar. Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengakui ada pertemuan di balik layar dengan para pimpinan partai politik.

"PDI Perjuangan juga sebetulnya mengadakan banyak pertemuan dengan pimpinan partai hanya sifatnya berbeda. Yang satu terbuka, bagi PDI Perjuangan sifatnya banyak yang tertutup. Itu yang membedakan," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Sabtu (15/4).

Hasto juga menyambut positif wacana koalisi besar. Meski, ia mengatakan komunikasi politik koalisi besar ujungnya akan berbicara siapa yang menjadi calon presiden dan siapa menjadi calon wakil presiden.

Hasto meyakini, konsolidasi koalisi besar baru bakal terjadi ketika PDIP mengumumkan calon presiden.

"Tetapi konsolidasi dari kerja sama itu akan terjadi setelah nanti diumumkan siapa capresnya dari PDIP," ujarnya.

Berkaca pada Pilpres 2014 dan 2019, banyak partai politik yang merapat ke PDIP setelah pengumuman calon presiden. Saat itu magnetnya adalah Joko Widodo.

Hasto memprediksi partai-partai akan merapat ke PDIP bila Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan calon presiden yang diusung partai berlambang banteng ini.

Pada saatnya, Megawati bersama Presiden Jokowi yang akan memimpin koalisi besar.

"Berdasarkan pengalaman 2014-2019 yang lalu, setelah mengumumkan calon presiden baru kemudian terjadi peningkatan frekuensi di dalam membangun kerja sama tersebut yang nantinya Ibu Megawati Soekarnoputri akan memimpin secara langsung. Tentu saja juga bekerja sama dengan bapak Jokowi mengingat beliau berasal dari PDI Perjuangan," ujar Hasto.

Ikuti perkembangan terkini berita seputar Pemilu 2024 hanya di merdeka.com