PDIP Makin Keras Kritik Kinerja Menteri dari NasDem di Kabinet Jokowi

PDI Perjuangan mengkritik keras kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendukung menteri yang tidak berprestasi perlu dievaluasi oleh Presiden Joko Widodo. Nama yang langsung disorot adalah politikus NasDem tersebut.

Kata Hasto, saat terjadinya krisis akibat pandemi Covid-19, kecukupan pangan merupakan masalah paling fundamental. Tetapi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dinilai gagal. Hasto menyoroti kebijakan impor yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian.

"Kalau kita melihat misalnya apa yang disampaikan oleh menteri pertanian pada tanggal 22 Agustus 2022, beliau menyampaikan bahwa Indonesia akan mengekspor beras ke China. Tetapi kemudian ternyata faktanya jauh dari apa yang disampaikan," ujar Hasto ketika konferensi pers refleksi akhir tahun, Jumat (30/12).

"Kemudian kita harus mengimpor beras, yang secara politik ekonomi, PDIP selalu memberikan catatan kritis ketika kita ingin impor beras," tegasnya.

PDIP mengingatkan agar para menteri yang membantu Presiden Joko Widodo bekerja keras untuk meninggalkan warisan dari pemerintahan saat ini. Hasto mengatakan, wajar bila terjadi perombakan menteri karena kinerjanya buruk. Jangan sampai dikaitkan dengan persoalan politik.

"Dan reshuffle ini tidak ditujukan kepada partai tertentu. Karena siapapun yang menjadi pembantu presiden setiap saat harus siap dievaluasi presiden apabila memang tidak berprestasi. Atau tidak mampu hanya untuk mengelola kebenaran data saja itu menteri tidak mampu menyampaikan kebenaran data dengan demikian kebijakan yang diambil menjadi tidak tepat," tegas Hasto.

PDIP memang memberikan catatan kepada Menteri Pertanian. Tetapi, Hasto menegaskan, apakah catatan itu membawa konsekuensi didepaknya SYL dari kursi menteri pertanian, tergantung Presiden Jokowi.

"Berbagai hal itu yang menjadi catatan PDIP dan tentu saja ini bagi presiden RI apakah hal tersebut akan membawa konsekuensi dilakukan reshuffle itu keputusan dari presiden yang memiliki hak prerogatif untuk itu," ujar Hasto.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya. Yaitu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Kedua menteri itu adalah politikus NasDem.

Djarot berharap, ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat (23/12).

Anggota Komisi IV DPR ini menyinggung masalah impor beras. Di tengah digemborkannya swasembada beras, harga beras justru naik. Saat musim panen dan harga beras naik, justru ada kebijakan impor.

"Termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor," ujar Djarot.

"Yang parah nanti, yang sakit petaninya. Makanya kita di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fix yang sama baik itu oleh BPS, dimiliki Kementan, data dimiliki Bulog, data yang dimiliki Bappenas badan pangan nasional, buka, satukan. Perlu enggak kita impor, katanya masih cukup. Perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi," tegasnya.

Namun, Djarot mengembalikan lagi kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif apakah perlu beberapa menterinya diganti. Termasuk juga peluang partai yang belum masuk kabinet diajak bergabung.

"Wah kalau itu urusannya presiden. Itu hak prerogratif presiden. Kita hormati kita hargai kita berikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet. Apakah perlu reshuffle atau tidak. Itu pun untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia," ujar Djarot.