Demokrat: Sistem Pemilu Terbuka Hasilkan Anggota DPR Punya Akuntabilitas

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng mengatakan, pemilu sistem proporsional terbuka atau memilih calon legislatif langsung akan menghasilkan anggota DPR atau DPRD yang jelas akuntabilitasnya kepada rakyat. Tidak ada jaminan orang tersebut bisa terpilih lagi, bila tidak berkinerja baik.

Hal ini menanggapi itu rencana perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup atau memilih partai saja. Permohonan gugatan perubahan sistem pemilu itu sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi dan diajukan kader PDIP dan NasDem.

"Sistem proporsional terbuka menghasilkan anggota parlemen yang akuntabilitasnya kuat kepada rakyat. Kalaupun sudah terpilih, tidak ada jaminan dia bisa terpilih kembali, biarpun dapat nomor urut 1. Tergantung bagaimana penilaian rakyat terhadap kinerjanya sebagai wakil rakyat," kata Andi dalam keterangannya, Jumat (30/12).

Baca berita Pemilu di Liputan6.com

Sementara, dalam sistem proporsional tertutup seseorang anggota dewan yang kinerjanya buruk pun dapat terpilih kembali. Hanya karena orang tersebut dapat nomor urut 1 yang didapatkan berdasarkan hubungan dekat dengan pimpinan partai.

"Kalau itu terjadi, yang akan tampil di DPR dan DPRD adalah para elit partai dan orang-orang yang jago cari muka kepada pimpinan partai. Mereka bukanlah wakil rakyat yang sejati," ujarnya.

Andi menolak alasan sistem proporsional terbuka meningkatkan biaya politik yang tinggi. Apalagi dikaitkan dengan politik uang. Kata Andi, politik uang bukan dilahirkan karena sistem pemilu, tetapi budaya politik masyarakat dan elite yang hobi bagi-bagi sembako jelang pemilu.

"Padahal politik uang tidak berasal dari sistem pemilu tapi justru pada budaya politik masyarakat dan elit itu sendiri. Bagi-bagi sembako menjelang pemilu sudah terjadi sejak masa Orde Baru dengan proporsional tertutup," jelasnya.

Menggunakan sistem proporsional tertutup, menurutnya, hanya akan membuat kemunduran demokrasi. Ia mengusulkan bisa menggunakan sistem distrik.

"Sebenarnya, kalau kita mau maju mestinya kita maju ke arah sistem distrik, first past the post. Wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat, di mana satu dapil hanya ada satu kursi. Dapilnya kecil, hubungan antara rakyat dan wakilnya jelas, akuntabilitas kuat. Tapi kita tahu sejak dulu mayoritas parpol tidak percaya diri dengan sistem distrik," terangnya.

Kalau memang penerapan sistem distrik dirasa tidak mampu, bisa menerapkan sistem campuran distrik dan proporsional seperti di Jerman.

"Dengan sistem ini, mayoritas anggota parlemen dipilih dengan sistem distrik, namun ada sebagian kursi diperebutkan dengan sistem proporsional tertutup. Yang terakhir ini mengombinasikan akuntabilitas yang kuat kepada rakyat dengan kebutuhan partai untuk menempatkan elitnya di parlemen," kata Andi.

Andi menuturkan, bila sistem tersebut juga masih dirasa sulit diterapkan, sebaiknya tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. "Janganlah hak rakyat untuk memilih langsung wakilnya dikebiri dengan mundur ke sistem proporsional tertutup," pungkasnya.