DPR Pilih Masalah Minyak Goreng Diselesaikan dalam Panja agar Tak Gaduh

Fraksi PKS DPR RI mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) kelangkaan dan harga minyak goreng. Namun, Komisi VI DPR lebih memilih isu minyak goreng diselesaikan melalui panitia kerja (Panja).

Komisi VI sebelumnya telah menyepakati akan membentuk Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok dari keputusan hasil rapat kerja dengan Menteri Perdagangan pekan lalu. Salah satu yang akan dibahas dalam Panja ini adalah masalah minyak goreng.

"Di Komisi VI itu sudah dibentuk Panja sekarang. Panja Ketahanan Pangan dan Sembako yang di dalamnya juga menyoroti tentang minyak goreng, kelangkaan minyak goreng," ujar Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PPP Achmad Baidowi melalui pesan singkat, Selasa (22/3).

Politikus yang akrab disapa Awiek ini meminta Panja diberikan waktu untuk bekerja lebih dahulu. Panja dinilai lebih tepat karena tujuannya untuk mencari solusi. Sementara Pansus dinilai dapat menimbulkan kegaduhan.

"Jadi saya kira itu untuk mencari solusi, bukan untuk mencari kegaduhan politik. Karena kasihan masyarakat kalau terus-terusan disuguhi kegaduhan politik," ujarnya.

Sekretaris Fraksi PPP ini mengatakan, Panja pun bisa memberikan solusi tanpa membuat kegaduhan. Ia mencontohkan Panja Jiwasraya yang bisa menyelesaikan persoalan tanpa timbul gejolak.

"Lebih baik kita fokus pada mencari solusi daripada membuat kegaduhan. Karena panja-panja itu juga punya itu sukses tanpa menimbulkan gejolak," jelas Awiek.

"Kita harapkan panja pangan ini juga bisa selesai dengan baik tanpa kegaduhan-kegaduhan politik," pungkasnya.

Sementara, Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi VI Nasim Khan juga menilai Pansus belum diperlukan. Ia meminta Panja yang dibentuk oleh Komisi VI untuk bekerja lebih dahulu.

"Untuk usulan PKS terhadap hak angket. Kami pikir masih belum perlu, karena jelas permasalahannya juga komisi VI sudah memutuskan untuk Panja," kata Nasim.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan fraksinya mengusulkan pembentukan Hak Angket DPR RI untuk menyelidiki fenomena kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di Indonesia.

"Fraksi PKS DPR RI mengusulkan dibentuk Hak Angket DPR terkait persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Insyaallah surat usulan ini akan segera dikirimkan kepada Pimpinan DPR RI," kata Jazuli dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta dilansir Antara, Jumat (18/3).