Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN Zulkifli Hasan mengungkap isi pertemuan konsultasi pimpinan MPR dengan Presiden Joko Widodo terkait wacana amandemen terbatas UUD 1945. Pertemuan itu digelar beberapa hari sebelum sidang tahunan MPR RI 16 Agustus lalu.
Ketua Umum PAN ini mengungkapkan, pada pertemuan itu Wakil Ketua MPR RI Fraksi Demokrat Syarief Hasan yang menanyakan sikap Jokowi terkait perpanjangan masa jabatan presiden.
"Jadi waktu kita ketemu konsultasi mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara termasuk itu juga persiapan sidang bersama itu. Memang di situ muncul dari Pak Syarief Hasan bertanya mengenai amandemen yang dikaitkan dengan jabatan presiden tiga periode," kata politikus yang akrab disapa Zulhas dalam diskusi daring, Sabtu (4/9).
Respon Presiden Jokowi, dia menjelaskan, mengaku lelah dituduh menginginkan perpanjangan masa jabatan. Jokowi sudah bolak-balik membantah tidak setuju. Juga, mantan gubernur DKI Jakarta itu menyerahkan sepenuhnya kewenangan melakukan amandemen kepada MPR RI.
"Respon Pak presiden waktu itu, 'Saya bolak-balik sudah menjelaskan kalau apa-apa langsung presiden yang dituduh. Saya bolak balik menjelaskan tidak setuju dan itu kewenangan partai-partai dan MPR dan parlemen sana bukan di eksekutif. Kenapa harus saya terus yang disorot," ungkap Zulhas menirukan jawaban Jokowi.
Lebih lanjut, dia juga mengatakan, pertanyaan Syarief Hasan itu mendapatkan respon Wakil Ketua MPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Basarah lantas bilang, jika tiga periode Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa melanjutkan jadi presiden.
"Waktu itu, Ahmad Basarah nyeletuk, kalau tiga periode Pak SBY tiga periode bisa. Jadi rame," tutup Zulhas.