1 Tahun Jokowi-Ma'ruf, 5 Janji Kampanye Dinilai Belum Terealisasi Optimal

Usia kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memasuki satu tahun. Pada tahun pertama ini, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Aisah Putri Budiatri, menyoroti lima janji kampanye Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019.

Lima janji tersebut adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, memangkas regulasi, memangkas birokrasi dan reformasi ekonomi. Dari lima janji tersebut, satu pun terealisasi dengan optimal.

"Sudah ada upaya dari pemerintah untuk menjalankan prioritas-prioritas tadi tapi ternyata hasilnya belum optimal," katanya dalam diskusi virtual, Selasa (20/10).

Aisah menilai, janji membangun SDM memang cukup sulit dilaksanakan di tahun pertama kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf. Sebab, nyaris sepanjang tahun ini, pemerintah harus menanggulangi dampak Covid-19.

Salah satu upaya pemerintah membangun SDM melalui Kartu Pra Kerja. Namun, dalam pelaksanaannya, Kartu Pra Kerja mengalami banyak persoalan teknis.

"Masih banyak problem teknis lain seperti sasaran, terkait konten, bahkan isu terakhir ada joki yang juga jadi masalah di Kartu Pra Kerja. Ini menunjukkan upaya sudah ada tapi masih problematik," ucapnya.

Sementara janji membangun infrastruktur sedikit terlihat hasilnya. Misalnya, Jokowi meresmikan tol Pekanbaru-Dumai di tengah pandemi Covid-19 lewat video conference.

Meski demikian, kata Aisah, penyerapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur tidak maksimal. Padahal, masa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf sudah memasuki satu tahun.

"Penyerapan anggaran masih tidak maksimal padahal sudah menjelang akhir tahun. Ini normal pada kondisi pandemi pasti ada hambatan," ujar dia.

Untuk janji ketiga, menyederhanakan regulasi. Aisah menilai langkah pemerintah Jokowi-Ma'ruf dalam menyederhanakan regulasi melalui Omnibus Law tidak menunjukkan hasil yang baik.

Sebab, penyusunan Omnibus Law oleh pemerintah hingga pengesahan oleh DPR tidak melibatkan pihak terkait. Misalnya, tidak melibatkan buruh dan aktivis lingkungan.

"Nah ini yang menunjukkan ada tugas dan fungsi pemerintah yang tidak optimal dilakukan. Apalagi ini adalah bagian dari prioritas kerja Jokowi yang sudah direncanakan sejak awal," kata dia.

"Kemudian terkait birokrasi ini belum terlalu dilihat hasil karena belum dilaksanakan karena belum berjalan optimal. Masih dalam perencanaan," sambungnya.

Janji Jokowi-Ma'ruf untuk melakukan transformasi ekonomi juga belum dilaksanakan. Aisah menyebut, hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan riil yang secara efektif berdampak pada transformasi ekonomi.

"Kebijakan yang dihasilkan justru sebaliknya. Misalnya dilihat dari keluarnya UU Minerba ini justru mendorong adanya upaya untuk mengekspansi batu bara lebih besar, investasi batu bara lebih besar. Ini agak anomali dengan tujuan sebenarnya kita," tutupnya.

Jokowi-Maruf Tak Abaikan Janji

Sebelumnya, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengeluarkan laporan tahunan satu tahun pertama menjabat Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang jatuh pada Selasa (20/10). Laporan tersebut diberikan untuk memperlihatkan capaian program pemerintah sesuai dengan visi-misi.

"Laporan ini memberikan kesempatan seluruh pemangku kepentingan yang ingin mendapatkan perspektif lebih utuh tentang program-program pemerintah yang berasal dari visi-misi Presiden. Sehingga menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional dan diimplementasikan oleh semua Kementerian dan Lembaga," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dikutip dalam halaman KSP.go.id, Selasa (20/10).

Tidak hanya itu, laporan tersebut juga bertujuan untuk memberikan sarana evaluasi tahunan. Serta memberikan perspektif perbandingan tentang apa yang telah tercapai dan apa yang harus dilakukan pemerintah pada tahun berikutnya. Kemudian dalam laman tersebut dijelaskan selama setahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, kondisi pandemi Covid-19 sangat memengaruhi program kerja pemerintah terutama dalam pertumbuhan ekonomi. Tetapi pemerintah tetap berusaha untuk menepati janji.

"Presiden tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Refocusing dan realokasi anggaran memprioritaskan program dan penanganan di bidang kesehatan, pemulihan sosial dan ekonomi, terutama untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi," sambungnya.