PPP Minta Fraksi di DPR Tak Buru-buru Bersikap Soal Usulan Presiden Dipilih MPR

Sampai sekarang belum ada pembahasan pemilihan presiden dipilih lagi oleh MPR.

Oleh Sania Mashabi - Reporter

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyarankan setiap fraksi di DPR tidak langsung mengambil sikap terkait wacana pengembalian sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke MPR. Dia meminta setiap fraksi mendengarkan aspirasi masyarakat terlebih dahulu.

"Lebih bagus saya kira fraksi-fraksi atau partai seperti PPP itu jangan buru-buru bersikap. Kita lihat dulu diskursus yang ada di masyarakat seperti apa," kata Arsul pada wartawan, Kamis (28/11).

Serap Aspirasi Publik Dulu

Menurutnya menahan diri untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sangatlah baik. Hal itu, lanjut Arsul, juga bisa membuktikan bahwa mendengarkan adalah salah satu kekuatan politik.

"Jangan kemudian menentukan sikap tanpa mendengar dari yang ada di masyarakat," ungkapnya.

Belum Ada Pembahasan di MPR

Wakil Ketua MPR ini menegaskan, sampai sekarang belum ada pembahasan pemilihan presiden dipilih lagi oleh MPR. Namun, MPR tidak mematahkan aspirasi soal pemilihan Presiden dikembalikan ke MPR.

"Sampai sekarang fraksi-fraksi di MPR itu ya, tidak ya, membicarakan soal sistem pemilihan presiden dari pilpres langsung menjadi kembali kepada pemilihan melalui MPR, itu tidak ada seperti itu," ucapnya.

Usulan PBNU Soal Pilpres

Pimpinan MPR menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11). Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet serta pimpinan lain hadir sekitar pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB.

Dalam pertemuan tersebut membicarakan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan PBNU sepakat terkait hal tersebut merujuk pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PBNU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon pada 2012.

"Tentang pemilihan Presiden kembali MPR, itu keputusan munas NU di Kempek, Cirebon 2012. Kiai-kiai sepuh, waktu ada Kiai sahal pas mah hidup, Kiai Mustofa Bisri, menimbang mudharot dan manfaat, Pilpres langsung itu hight cost, terutama cost sosial," kata Said usai melakukan pertemuan bersama Bamsoet di Kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).