Cegah korupsi, Aher usul gaji kepala daerah dinaikkan

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, salah satu cara untuk mencegah kepala daerah melakukan korupsi adalah dengan menaikkan gajinya.

Pernyataan itu disampaikan saat memberikan sambutan pada acara Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN kepada Pasangan Calon Kepala Daerah Se-Jawa Barat, di Gedung Sate Bandung, Selasa (17/4). Dia mengusulkannya hal ini ke Mendagri Tjahjo Kumolo yang hadir dalam acara tersebut.

"Usulan ini saya sampaikan langsung kepada Pak Mendagri yang kebetulan ada di sini," katanya.

Menurutnya, gaji dan tunjangan tidak sebanding dengan ongkos kampanye yang dikeluarkan. Ia mengkalkulasikan gaji kepala daerah selama lima tahun tak cukup menutupi biaya kampanye.

"Dengan biaya kampanye (besar) boleh jadi gaji dikumpulkan 5 tahun tambah tunjangan dan insentif tidak mencukupi," ujarnya.

Meski begitu, pria yang akrab disapa Aher ini mengimbau kepada seluruh calon kepala daerah untuk tidak fokus mencari kekayaan. Karena, hal itu pula lah yang selalu memancing keinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Usai acara, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan menanggapi usulan tersebut. Dia menyebutkan hal itu merupakan kewenangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Namun, dia mengatakan hal itu akan percuma apabila memang kepala daerah bermental korup.

"Itu bukan kewenangan saya, tapi pak Menpan RB. Tapi, saya kira mau gaji naik 1000 kali lipat kalau mentalnya korup ya tetep enggak bisa," katanya.

Menurut Tjahjo, penyebab korupsi bukan hanya modal pilkada saja. Berdasarkan pengalamannya, pejabat yang terlibat korupsi juga bermula dari perencanaan anggaran yang disusun SKPD dengan DPRD, atau dari mekanisme jual beli barang dan jasa.