Gaji Kepala Daerah

Regulasi yang telah berlaku selama lebih dari dua dekade itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini.

Gaji pokok kepala daerah diatur dalam PP Nomor 59 Tahun 2000, sementara tunjangan jabatan dan biaya operasional diatur melalui regulasi tersendiri.

Hendrata Thes, Bupati Kepulauan Syla, Maluku Utara tak pernah mengambil gaji pokok selama menjabat kepala daerah. Hendrata mengalihkan penghasilannya untuk membantu orang-orang yang lebih membutuhkan.

"Keberanian Pak Jokowi memutuskan pemberian gaji setara ASN golongan II A ini adalah bentuk konkret perhatian beliau untuk membangun Indonesia dari pinggir sebagaimana visi Nawacita," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat suara terkait rencana penyetaraan gaji perangkat desa dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II A. Menurut Jokowi, realisasi tersebut bisa dilakukan usai peraturan pemerintah (PP) sudah beres di antara kementerian lembaga.

Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto, menyinggung perilaku koruptif para abdi negara dalam debat pertama pilpres 2019. Dia mengatakan gaji gubernur yang hanya Rp 8 juta tidak realistis. Dia menyayangkan kecilnya gaji-gaji mereka yang bekerja untuk pemerintah.

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, angkat bicara soal pernyataan calon presiden Prabowo Subianto, yang percaya bahwa gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Daerah yang rendah menyebabkan korupsi. Menurut Deddy, untuk gaji Gubernur sendiri, terbilang tak sedikit.

Dalam debat pemilihan presiden pertama, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan bahwa penghasilan para birokrat saat ini tidak realistis karena di bawah beban kerja. Ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adinegara, menilai selama ini pemerintah sudah terlalu berpihak pada belanja pegawai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana melakukan perbaikan renumerasi kepala daerah. Renumerasi adalah total kompensasi dalam bentuk gaji yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari jasa yang telah dikerjakannya.

Posisi pejabat juga diincar lantaran mempunyai gaji yang besar. Padahal tak semua pejabat bergaji besar.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan menanggapi usulan tersebut.

Ketahuan pungli, kepala daerah tak dapat hak keuangan selama 6 bulan. Ini sesuai dengan pasal 287 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah yang melakukan pungutan di luar akan dikenakan sanksi administratif. Maka Menteri PANRB meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengedepankan integritas.

Pemerintah janji naikkan dana parpol & gaji kepala daerah serta DPRD. Namun tambahan keuangan akan diberikan apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai enam persen.

Sejauh ini, Jusuf Kalla baru mewacanakan untuk menaikkan gaji menteri yang saat ini masih kecil.

Terutama dalam melayani masyarakat di daerah masing-masing.

Sebab, gaji yang diterima oleh setiap kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak relevan dengan tingkat inflasi.

Kepala daerah didesak mengesahkan Rancangan APBD dan Perda Penjabaran APBD untuk Tahun Anggaran 2015.

Wakil Bupati OKU Hj Herawati tampak bersandar mesra dengan Bupati Banyuasin saat Wakil Ketua KPK beri sambutan

Gamawan mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab munculnya masalah yang dialami kepala daerah.

Dijelaskan oleh Jokowi, bahwa gaji dan tunjangan sudah terpampang di website Ahok.