Politisi PDIP ajak Demokrat pahami hulu kasus e-KTP dari Gamawan Fauzi

PDI Perjuangan mengajak Partai Demokrat untuk bersama-sama mendukung KPK agar menuntaskan kasus korupsi. Termasuk kasus korupsi e-KTP yang menjerat mantan Ketua Umum Golkar, Setya Novanto.

"Kami paham beban psikologis Demokrat, mengingat kasus korupsi tersebut terjadi pada pemerintahan SBY dan seluruh inisiatif program e-KTP memang berasal dari eksekutif. Kami memahami hal tersebut," kata Politikus PDIP, Arteria Dahlan dalam pesan singkat, Rabu (28/3).

Karena itulah, PDI Perjuangan mengajak Partai Demokrat untuk bersama-sama memberikan dukungan KPK. Caranya, dengan membangun kesepahaman untuk memfokuskan pemberantasan korupsi e-KTP tersebut secara tuntas dari sumbernya. Dengan kata lain, dari kuasa pengguna anggaran, yakni Mendagri saat itu, Gamawan Fauzi dan mantan Sekjen Kemendagri Diah Angraeni.

"Kami mengajak Partai Demokrat, apakah sepakat bahwa pak Gamawan dan ibu Diah Anggraini adalah hulu dari persoalan korupsi tersebut mengingat tanggung jawabnya sebagai pengguna anggaran. Terlebih dari fakta di BAP dan persidangan, nama Pak Gamawan Fauzi disebut 4 kali, termasuk perannya merubah sumber pembiayaan e-KTP yang semula dari hibah, menjadi penganggaran multiyears," kata Anggota Komisi III DPR itu.

Arteria melanjutkan, PDI Perjuangan berharap agar seluruh pihak memberikan dukungan agar tercipta suasana kondusif. Sehingga korupsi e-KTP dapat mengungkapkan koruptor kakapnya, designernya dan aktor intelektualnya.

PDIP dan Demokrat saling lempar argumen terkait kasus korupsi e-KTP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyinggung e-KTP adalah proyek pemerintah saat itu yakni Demokrat. Sehingga dia tak ingin PDIP dikaitkan. Gayung pun bersambut, Wasekjen Demokrat Rahcland Nashidik menyebut Hasto jubir yang buruk bagi PDIP karena menyalahkan partainya.