Komisi II usul Kemendagri tunjuk PNS jadi PJ Gubernur daripada TNI-Polri

Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria menyarankan Pemerintah seharusnya mengambil Pejabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara dari unsur Pegawai Negeri Sipil bukan TNI-Polri. Tujuannya adalah agar menghindari kecurigaan publik atas netralitas TNI-Polri dalam Pilkada.

Hal ini menyikapi penunjukkan dua perwira tinggi Polri untuk menjadi Plt Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara mengisi kekosongan jabatan di Pilkada 2018.

Dua Pati Polri yang ditunjuk yakni Asops Polri Irjen M. Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara.

"Jadi seyogyanya bisa mengambil PNS bukan TNI-Polri dari kementerian lembaga lainnya, itu lebih baik. Supaya tidak menimbulkan prasangka-prasangka," kata Riza saat dihubungi, Jumat (26/1).

Terlebih, Pilkada Jawa Barat dan Sumut masuk kategori daerah rawan konflik di Pilkada. Maka dari itu, kata Riza, diharapkan aparat penegak hukum bisa netral dan independen.

"Karena rawan kita harus menjaga se-neteral betul, se-independen betul," ujarnya.

Riza meminta pemerintah teliti sebelum mengambil keputusan soal jabatan PJ di Jabar dan Sumut tersebut. Selain itu, jika pemerintah menunjuk perwira tinggi Polri di Jabar dan Sumut justru akan menimbulkan pertanyaan dari unsur militer.

"Selama ini kan dari PNS, kalau kekurangan orang, ya kenapa harus dari polisi. Nanti orang tanya kenapa enggak dari militer. Apa kekurangan? Masih ada PNS Menurut saya masih banyak," tegas Riza.

"Kita punya 34 Gubernur. Di Pemda itu banyak eselon 1. Bisa diberdayakan. Di kementerian banyak eselon 1 yang diberdayakan. Setneg, Setkab, ada Deputi, dan lain-lain," sambungnya.

Salah satu pertimbangan mengangkat Iriawan dan Martuani menjadi Plt Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara untuk mencegah konflik saat Pilkada 2018. Dua daerah tersebut masuk kategori daerah rawan konflik di Pilkada.

Ketua DPP Partai Gerindra menilai penunjukkan dua Pati Polri maka akan memicu gesekan dengan TNI di Jabar dan Sumut.

"Karena nanti masyrakat punya persepsi yang beda, itu berbahaya malah. Apalagi di Sumut ada militernya. Nanti yang militer protes kenapa harus polisi. Itu juga jadi masalah," tandasnya.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan alasan kenapa dirinya tidak menunjuk sekda provinsi untuk menjadi pejabat sementara. Menurut dia, sekda bisa menggerakkan PNS untuk ikut ke dalam Pilkada serentak.

"Ada yang bilang, kenapa kok enggak sekda? Sekda kan nanti diindikasikan menggerakkan PNS-nya nanti. Kenapa TNI/ Polri, ya enggak ada masalah. Diambil dari mana yang saya kenal saja," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, nama Irjen Iriawan dan Irjen Martuani keluar atas usulan dirinya. Menurut dia, kedua nama pati ini juga sudah didiskusikan oleh para petinggi Polri.

"Saya kan konsultasi sama Pak Kapolri. Kemarin (Pilkada 2017) lewat Menko Polhukam dikasih Pak Carlo Tewu. Sekarang, sementara saya butuh dua nama, 'siapa pak kira-kira'. Saya, Pak Kapolri, Pak Wakapolri diskusi," kata mantan Sekjen PDIP itu.