Hanura dukung usul PDIP revisi UU MD3 & kocok ulang pimpinan DPR

Bersamaan dengan kembalinya Setya Novanto ke kursi Ketua DPR, fraksi PDIP menggulirkan wacana revisi UU MD3. Partai pemenang pemilu 2014 ini mengincar jatah satu kursi pimpinan legislatif. Dengan revisi ini, PDIP ingin agar komposisi pimpinan DPR dikocok ulang.

Setelah PPP dan PAN, kini giliran Partai Hanura memberikan dukungan atas rencana yang digulirkan PDIP. Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan substansi komposisi pimpinan DPR idealnya ditentukan berdasarkan suara terbanyak di pemilu sebelumnya.

"Namun sejalan dengan yang disampaikan PDIP bahwa UU MD3 di mana substansinya bahwa komposisi pimpinan harus sesuai dengan hasil perolehan suara dalam pemilu, itu untuk diberlakukan bagi DPR hasil pemilu 2019. Namun kita bahas revisi UU tersebut pada periode DPR yang sekarang," kata Dadang saat dihubungi, Kamis (1/12).

Fraksinya menilai mengakui UU MD3 sekarang tidak adil dalam memutuskan jajaran pimpinan. Oleh karena itu, dia akan ikut mendorong agar revisi UU MD3 dibahas pada masa sidang saat ini.

"UU MD3 yang sekarang harus kita akui sebagai UU yang tidak fair karena dibuat setelah Pemilu 2014. Ini kan yang diperdebatkan pada masa awal persidangan DPR 2014-2019, ketika konflik KIH dan KMP terjadi," jelasnya.

Menurutnya, sistem paket pimpinan DPR harus dihapus. Sistem ini juga tidak diberlakukan di negara-negara lain. Ditambahkannya, mekanisme penentuan pimpinan DPR dengan aturan paket berpotensi menimbulkan konflik politik yang tidak elok disaksikan publik.

"Ini yang kita tuntut dulu. Tapi kalau sekarang kita bahas MD3 untuk kepentingan tambal sulam pimpinan DPR periode sekarang tidak bagus lah. Masa kita ribut-ribut hanya masalah pergantian pimpinan DPR terus. Malu sama rakyat, banyak persoalan rakyat yang harus menjadi prioritas pembahasan DPR," ucapnya.