PPP Djan wacana Lulung duet dengan Ahok, kubu Romi sebut tak legal

Wakil Sekjen PPP kubu Romahurmuziy (Romi), Asrul Sani angkat bicara perihal langkah PPP kubu Djan Faridz menduetkan Abraham Lunggana alias Haji Lulung dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk bertarung di Pilgub DKI 2017.

"Ya harus ditanya ke mereka lah, SK saja belum ada. Artinya legalitas dalam konteks undang-undang Parpol, itu kan belum dipegang. Kemudian sudah melangkah bicara soal Pilgub dan segala macam. Menurut saya terlalu terburu-buru. Itu belum tentu juga yang dicalonkan mau kalau PPP ribut terus," ujar Arsul saat dihubungi merdeka.com, Senin (4/1).

Menurut anggota Komisi III DPR ini, prioritas saat ini adalah muktamar. Ini merujuk pada amar putusan Mahkamah Agung bahwa SK kubu Romi akan dicabut.

"‎Kalau SK dicabut kira-kira sama dengan Golkar, tidak akan diterbitkan SK baru yang memutuskan hasil Muktamar Jakarta. Karena itu sama saja dengan memperpanjang perselisihan internal. Pemerintah kan inginnya agar perselisihan itu diselesaikan oleh pihak-pihak di internal partai. Karena itu yang paling bagus ya harus dengan melalui Muktamar. Memang harus Muktamar," bebernya.

‎Arsul juga yakin jika Lulung tak akan mau berpasangan menjadi wakil gubernur dengan Ahok. Namun sejauh ini pula kubu Romi belum merencanakan bertarung di Pilgub. Langkah terdekat yang terus dipupuk ialah berusaha berembug dengan kedua kubu untuk masa depan partai.

"Ada dong langkah itu, itu para senior partai sudah bertemu beberapa kali dan kemudian menyusun langkah untuk mengutuhkan kembali partai dengan berkomunikasi dengan kedua kubu. Kita masih fokus bagaimana menyelesaikan perselisihan PPP," tuturnya.

Dihubungi terpisah Sekretaris Jenderal PPP kubu Romi, Aunur Rofiq ‎kaget mendengar kabar kubu Djan mendorong Lulung berduet dengan Ahok di Pilgub DKI. Aunur enggan menanggapi terkait hal ini.

"Kabar dari siapa? Pak Ahok katakan melalui jalur independent. Apa sudah hubungi Ahok?‎ Saya no comment," ungkap Aunur.