DPR telah membentuk tim implementasi reformasi yang tugasnya menggarap tujuh proyek di Parlemen. Ketua tim tersebut, Fahri Hamzah berjanji tak akan menyelewengkan anggaran proyek tersebut. Sebab, ia menyebut tak memiliki kuasa mengatur anggaran walaupun sebagai pemegang komando. "Kalau proses anggaran tidak ikut. Saya bukan kuasa pengguna anggaran. Dilakukan independen," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Fahri menegaskan yang berwenang mengatur anggaran yaitu Setjen DPR. Selain itu, Wasekjen PKS telah berkonsultasi dengan budayawan untuk menjelaskan ke publik tentang tujuan dibangunnya gedung baru tersebut. Sebab, ia sadar publik pasti tak setuju dengan pembangunan gedung baru itu. Apalagi, kata dia, salah satu proyek tim tersebut yaitu membangun alun-alun demokrasi, yang dimana nantinya akan dijadikan sarana bagi publik untuk menggelar demonstrasi. "Daripada di Bundaran HI. Saya tidak setuju. Di sana tidak ada pejabat," ucapnya. Bahkan, ia siap menggelar debat publik agar rakyat mampu memahami kenapa gedung baru memang harus dibangun. "Debat publik untuk masukan. Pengetahuan dijadikan dasar. Supaya betul-betul sesuai keinginan publik," tukasnya.
Pimpin 7 proyek gedung baru DPR, Fahri Hamzah janji tak akan korupsi
Fahri mengaku tidak ikut-ikut mengatur anggaran dalam proyek ini.
Advertisement
Rekomendasi