Gedung Baru DPR

Usai kemerdekaan, Indonesia memang gencar menjadi tuan rumah untuk berbagai event internasional. Semangat yang dipegang pada saat itu adalah penghapusan penjajahan di atas muka Bumi.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menginginkan kaca gedung DPR dilapisi bahan anti peluru.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet menyampaikan pidato akhir masa persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018 sebelum memasuki masa reses pada 28 April 2018 besok.

Bamsoet menjelaskan, saat ini Presiden memiliki pertimbangan lain sehingga belum mengabulkan permintaan pembangunan gedung baru DPR. Karena itu, dia menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir pada pemerintah.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan merasa terganggu dengan berbagai pihak yang masih mempermasalahkan anggaran pembangunan gedung baru DPR yang masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019. Menurutnya anggaran yang tercantum adalah kesepakatan antara pemerintah dan juga DPR.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pesimis dengan pencairan dana gedung baru DPR. Ia malah menduga uang pembangunan gedung baru digunakan untuk pagelaran International Monetary Fund (IMF) di Bali mendatang.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, saat ini DPR juga telah mengajukan surat ke pemerintah terkait rencana pembangunan gedung itu. Surat itu disampaikan atas keputusan yang diambil dalam Rapat Pimpinan (Rapim) DPR.

Terkait pembangunan gedung baru ini, DPR sudah melakukan konsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Hasilnya, tambah Anton, Gedung DPR memang harus direnovasi. "Harus. Apa layak ini Gedung DPR. Apa layak kantor DPR gini? Coba."

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih terus melakukan analisis terkait dengan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Analisis itu rencananya akan diselesaikan dalam waktu dekat.

Menurut PKS, kata Ecky, yang menjadi prioritas utamanya adalah kesejahteraan rakyat. Pihaknya juga akan mendesak Pemerintah untuk menjaga kredibilitas APBN dengan menjaga akurasi, pencapaian serta realisasinya ke depan.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto kembali menegaskan anggaran Rp 601 miliar akan digunakan untuk konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi penataan kawasan parlemen. Hal ini berbeda dengan kolega Agus, Fahri Hamzah.

Sebagian dana proyek penataan kawasan parlemen telah dianggarkan pemerintah dalam APBN 2018. Dari total anggaran 5,7 triliun, untuk tahap awal dianggarkan sebesar Rp 601 miliar dengan rincian untuk pembangunan gedung baru dialokasikan sebesar Rp 320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp 280 miliar.

Pimpinan DPR: Anggaran Rp 601 M buat gedung baru itu domain pemerintah.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah membantah anggaran penataan kawasan parlemen berupa gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi Rp 601 miliar hanya untuk konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi.

Pembangunan proyek penataan kawasan parlemen akan dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara urusan administrasi seperti surat menyurat hingga dokumen, pihaknya menyerahkan kepada Kesetjenan DPR.

Menurut Fadli, gedung baru bisa memiliki manfaat jangka panjang dan menjadi aset negara.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto mengatakan, anggaran Rp 601 miliar itu ternyata hanya untuk konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi. Konsultan perencanaan akan menentukan desain dan nominal maksimal dari proyek penataan kawasan secara keseluruhan.

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan gedung baru diperlukan karena kondisi gedung lama membutuhkan perbaikan.

Proyek penataan kawasan parlemen berupa pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Anggaran dua proyek tersebut telah disahkan dalam rapat paripurna hari ini.

Anggaran untuk gedung baru DPR telah disahkan untuk masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2018. Anggaran itu itu sudah termasuk dalam total dana Rp 5,7 triliun yang telah diajukan oleh DPR ke pemerintah.