Rini Soemarno dituding ambil kewenangan Jokowi soal direksi BUMN

Pengamat Energi dan Migas Hendrajit menuding Menteri BUMN Rini Soemarno sedang menyusun skenario untuk mengambil alih wewenang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal memilih direksi BUMN. Menurut dia, skenario tersebut disusun Rini melalui draft Keputusan Presiden (Keppres) yang nantinya akan ditandatangani oleh Presiden Jokowi."Rini Soemarno sekarang sedang menyiapkan draft Keppres yang mendelegasikan kewenangan penunjukan dan penetapan direksi-direksi BUMN sepenuhnya di tangan Menteri BUMN, tanpa harus mengikutsertakan presiden," katanya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/11).Menurutnya, skenario tersebut sudah mulai terlihat saat Rini Soemarno langsung melakukan fit and proper test terhadap beberapa calon Direktur Utama Pertamina yang kemudian mengerucut menjadi dua nama. Dua nama itu yakni Rinaldi Firmansyah yang direkomendasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, dan Widdhyawan Prawiraatmadja yang direkomendasikan oleh Menteri ESDM, Sudirman Said."Ini yang kemudian ingin dia payungi melalui Keppres, di mana presiden tidak lagi berwenang tapi (didelegasikan) ke Menteri BUMN. Ini rawan. Membajak kewenangan presiden," jelasnya.Seharusnya, lanjut Hindrajit, sembari menunggu revisi Undang-undang Migas menjadi lebih pro rakyat. Apalagi Jokowi sudah mengusung kedaulatan ekonomi dalam Trisakti, maka kebijakan strategis menentukan siapa yang akan menjadi direktur utama di 25 perusahaan BUMN menjadi hak presiden."Itu kan ngeri itu. 25 kapal induk ibarat tentara itu, kita dibajak oleh musuh ibaratnya. Kalau patokannya adalah Trisaksi, daulat ekonomi, justru kita memberi ruang daulat ekonomi itu diinvasi melalui kerjasama-kerjasama Angola dan sebagainya," ujar Hendrajit.Namun demikian, pihaknya menyatakan skenario ini baru draft dan belum disetujui oleh Presiden Jokowi. "Itukan baru yang saya dengar draft, Jokowi sendiri belum setuju, karena ada masukan dari Mensesneg Pratikno, katanya jangan dulu. Tapi paling gak ada gambaran," tandasnya.Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon mengatakan rencana Rini Soemarno, yang hendak menjegal kewenangan Presiden Joko Widodo menentukan Direktur Utama Perusahaan-perusahaan BUMN, bakal merusak pemerintahan."Inilah bentuk kalau sudah, rakus, sudah lupa daratan, lupa siapa dia. Ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama orang-orang ini hidup akan merusak pemerintahan Jokowi," kata Effendi.Effendi meminta Presiden Jokowi untuk tidak ragu mencopot Rini Soemarno dari jabatannya. "Pak Jokowi jangan segan-segan mencopot, meresufle dia. Saya kira Rini dengan kroni-kroninya dikeluarkan dari kabinet," tegas Effendi.Effendi menyebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan bagian dari kroni Rini Soemarno."Siapa Sudirman Said, siapa Rini, siapa Sofyan Djalil, mereka ini bukan penumpang gelap loh, mereka ini penumpang yang punya tiket," tutur Efendi.Effendi mengatakan, dirinya memiliki kepentingan untuk menghadang aksi Rini Soemarno yang dinilai bisa mencemari kinerja kabinet Presiden Jokowi."Orang ini harus dihadang, saya berkepentingan juga menghadang, saya ingin pemerintahan Jokowi ini bersih. Dia (Jokowi) harus bisa melakukan langkah-langkah yang fundamental. Kalau pejabat publiknya tak punya komitmen ya, buat apa. Saya sekali lagi mengatakan, Rininya yang diresufle, bukan Dirut Pertamina," tutup Effendi.