Pendukung Gita minta kasus impor beras Vietnam diusut tuntas

Gita Wirjawan mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menteri Perdagangan. Mundurnya Gita, disebut-sebut berkaitan dengan kasus impor beras dari Vietnam.Mendengar kabar miring itu, Sekjen Gita Indonesia, Bambang Smit mengeluarkan sikap tegas. Pihaknya meminta aparat terkait segera mengusut tuntas kasus impor beras Vietnam. Selanjutnya, pendukung Gita Wirjawan ini menuding kalau kasus impor ini dapat menghancurkan karir politik mantan Menteri Perdagangan tersebut."Meminta agar kasus ini tidak dipolitisasi dengan menzalimi Gita Wirjawan karena masalah impor ini sedang diselidiki oleh pihak Kementerian Perdagangan," kata Bambang kepada merdeka.com, Sabtu (1/2).Lebih lanjut Bambang menuding, banyak pihak yang menggunakan isu impor beras untuk menyerang 'jagoannya' itu sebagai bukti ketidakmampuan berdemokrasi yang sehat. Lantaran sudah menyebar fitnah tanpa dasar bukti dan fakta yang kuat, dan hanya asumsi tidak berdasar.Bahkan, pihaknya menduga ada skenario politik dalam kasus impor beras Vietnam ini. Sebab, kata Bambang, lawan politik Gita menuju Pilpres mendatang dianggap tidak mampu bersaing."Relawan Gita sudah mensinyalir adanya skenario pihak-pihak yang sengaja mempolitisasi isu ini. Mereka adalah lawan-lawan politik yang tidak ingin bersaing sehat dan sengaja melakukan politik pembunuhan karakter terhadap Gita Wirjawan terkait proses politik pemilihan Presiden 2014," tegasnya.Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), Firman Soebagyo , menilai langkah Gita Wiryawan mengundurkan diri dari menteri perdagangan seharusnya tidak dilakukan saat kasus impor beras Vietnam mencuat. Dia menyatakan keputusan Gita seperti menghindar dari masalah yang sedang membelit kementeriannya."Kenapa pak Gita tidak jauh hari mundur kalau itu alasan konvensi? Pilihan untuk mundur tidak tepat di tengah carut marut beras impor dan beberapa hal lainnya saat ini," tutur Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini saat ditemui di Waroeng Daoen Cafe Cikini, Jakarta.Menurut politisi Golkar ini, Kemendag dan Kementan selama ini saling bertentangan mengenai kebijakan sektor pangan. Kasus beras impor asal Vietnam sebagai contohnya."Sesuai undang-undang hanya Bulog yang bisa impor medium. Stok kurang baru bisa impor. Stok saat ini ada 2 juta ton, produksi masih surplus. Ini pelanggaran," terangnya.