PSI Bakal Pecat Kader dan Caleg Berpoligami

Merdeka.com - Ketua Dewan Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Wilayah Bali, I Nengah Yasa Adi Susanto, mendukung penuh gagasan Ketua Umum PSI Grace Natalie untuk menolak poligami. Menurut Adi sapaan akrabnya, isu poligami harus disuarakan karena sudah bertahun-tahun hampir belum tersentuh.

"Jadi ketika Ketum kami (Grace Natalie) menyuarakan, bahwasanya kami menolak poligami. Karena memang dari awal kami menolak," kata Adi saat ditemui di Sanur, Denpasar, Bali, Minggu (16/12).

Adi juga menjelaskan, di PSI untuk perekrutan Calon Legislatif (Caleg) syarat khususnya, tidak ada punya istri lebih dari satu atau poligami.

"Ketika nanti dia (Caleg) terpilih pun dan akan melakukan poligami harus mengundurkan diri. Kalau tidak, kita akan memberhentikan dia dan itu sudah ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh caleg tersebut. Bahwasanya, selain aturan yang disesuaikan oleh Pemilu atau digariskan oleh Undang-undang Pemilu, kita punya aturan khusus," ungkapnya.

"Aturan khusus tersebut salah satunya tidak akan melakukan poligami. Jadi kami memang tegas menolak, karena kalau kita mau jujur tidak ada wanita yang mau di madu ataupun di poligami. Sekarang mana ada yang mau cinta orang dibagi. Kedua dengan poligami ini untuk biayai rumah tangga dan sebagainya akan naik dan itu berpengaruh terhadap pejabat," tambahnya.

Menurut Adi, adanya pejabat yang berpoligami punya korelasi dengan melakukan korupsi. "Karena dia (Pejabat) punya istri lebih dari satu atau simpanan. Sehingga dia harus mencarikan anggaran-anggaran ataupun dana-dana untuk mensuport istri mereka tersebut," ujarnya.

Menurut Adi, dengan aturan poligami di PSI, ada Caleg di luar Bali beberapa orang yang sudah Daftar Calon Tetap (DCT) di PSI mengundurkan diri. "Bahkan kami menyarankan mereka mundur. Kalau kami di Bali sudah seleksi dan kami juga sudah tegaskan ini aturan khusus. Kalau aturan umum kan sesuai dengan aturan Pemilu. Jadi Caleg kami itu, 100 persen (Bali) tidak ada yang poligami kalau dia melakukan poligami tentu kami akan keluarkan dia," ucapnya.

Adi juga mengatakan bahwa pihaknya harus tegas untuk hal poligami. Karena menurutnya kebijakan tersebut untuk benar-benar melindungi perempuan.

"Nanti kalau kami duduk di sana tentu revisi Undang-undang ini akan kami lakukan juga," tegasnya.

Adi juga optimis untuk kebijakan anti poligami sangat didukung penuh oleh masyarakat. Hal itu, ia yakini ketika trend PSI naik.

"Jadi elektabilitas kita dirilis 2,6 persen melebihi dari pada Perindo 2,5 persen. Karena dengan respon masyarakat sesuai poling yang saya baca itu, sangat positif menolak poligami ini," ujarnya.

Selain itu, Adi juga meminta isu menolak poligami, harus dihubungkan dengan rasa keadilan terhadap perempuan. "Bagaimana perempuan bisa mendapatkan kebahagiaan atau keadilan. Kalau suaminya memiliki istri lebih dari satu. Saya rasa tidak mungkin," ujarnya.

"Ini momen kami untuk menyuarakan (Poligami). Saya rasa Partai-partai lain yang se-visi dengan kita akan mendukung kita sekalipun kontesnya kecil. Tetapi paling tidak, masyarakat ada di belakang kita, people power itu tentu akan membantu perjuangan kita ke depan," ujarnya.