Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pro kontra kursi tambahan pimpinan DPR untuk PDIP

Pro kontra kursi tambahan pimpinan DPR untuk PDIP Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membidik satu kursi pimpinan DPR bersamaan dengan proses pergantian Ketua DPR usai Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai partai pemenang pemilu 2014, PDIP merasa punya hak untuk menempatkan kadernya di jajaran pimpinan DPR.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan, jika mengacu etika politik maka partainya berhak mendapat jatah kursi pimpinan. Sebab, mayoritas masyarakat mendukung partainya.

"Ketika rakyat menyatakan memberikan dukungan pada PDIP sehingga PDIP menjadi partai pemenang Pemilu tentu saja suara itu harus senapas dengan apa yang terjadi di DPR," jelasnya di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/12).

Hasto menampik jika disebut partainya berambisi untuk mendapatkan kursi pimpinan DPR. Dia hanya menginginkan parlemen menyadari bahwa PDIP layak mendapat jatah kursi pimpinan.

"Masak kemudian kami harus ngotot untuk hal tersebut. Biarlah itu muncul sebagai sebuah kesadaran, tatanan demokrasi yang berkeadaban, yang baik itu jangan melupakan suara rakyat. Jadi kami enggak akan ngemis-ngemis jabatan itu. Itu harus muncul sebagai kesadaran bersama," tegasnya.

Menurutnya, beragam dinamika yang terjadi di lembaga legislatif muncul lantaran PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak tak dilibatkan sebagai pimpinan.

"Kalau orang Jawa bilang itu mungkin karena tidak melibatkan PDIP. Sehingga hukum demokrasi yang berdasarkan pengalaman dalam praktik ketika kami berada di luar pemerintah pun kami menghormati pemenang Pemilu," lanjut Hasto.

Niat PDIP itu melahirkan pro kontra. Angin segar berupa dukungan agar PDIP mendapat jatah kursi pimpinan DPR, datang dari PPP. Anggota Badan Legislasi yang juga Sekjen PPP Arsul Sani justru mengklaim semua fraksi telah satu suara setuju menambah 1 kursi pimpinan DPR untuk PDIP.

"Yang sudah fraksi-fraksi setuju adalah tambahan 1 kursi pimpinan DPR untuk PDIP saja," kata Arsul saat dihubungi, Rabu (27/12).

Dia menyebut sesungguhnya ada satu fraksi yang juga meminta satu kursi pimpinan DPR yakni fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun ini belum disetujui. "Itu belum bulat bahkan kecenderungannya mayoritas fraksi menolak," tegasnya.

Untuk menambah satu kursi pimpinan DPR maka revisi UU MD3 harus segera diselesaikan. Arsul menuturkan, pihaknya mendapat informasi bahwa pembahasan revisi UU MD3 akan kembali dilanjutkan pada masa sidang berikutnya.

Dukungan menambah satu kursi untuk partai berlambang banteng moncong putih juga datang dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Secara tegas dia setuju apabila PDIP diberi jatah kursi pimpinan DPR. Alasannya, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu adalah pemenang Pemilu 2014.

"PDIP kan pemenang pemilu, selayaknya di pimpinan, karenanya saya setuju," kata Zulkifli kata Zulkifli di Resto Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Jumat (29/12).

Karena itu Zulkifli ingin revisi UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 segera dirampungkan. Kemudian dalam UU MD3 yang baru, Zulkifli ingin agar partai pemenang Pemilu 2019 otomatis mendapatkan kursi Ketua DPR.

"DPR hanya ini tinggal setahun lebih, jadi kalau mau direvisi sekaligus untuk yang akan datang biar enggak berantem lagi. yang menang jadi ketua, berikutnya proporsional, selesai kan," tegasnya.

Tapi bukan berarti jalan PDIP mulus. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyarankan DPR memprioritaskan mencari Ketua DPR baru menggantikan Setya Novanto ketimbang menambah pimpinan baru untuk PDIP.

"Saya melihat waktu kita semakin pendek, DPR dituntut semakin fokus, mengapa tidak laksanakan saja UU yang ada, yang terjadi pergantian ketua DPR ya ketua DPR-nya karena kasus yang terjadi dengan beliau yang pergantiannya di Golkar, itulah ketentuan MD3," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/12).

Menurut Hidayat, ketua DPR berasal dari partai pemenang pemilu bukan suatu konvensi. Faktanya, Ketua DPR yang berasal dari partai pemenang pemilu hanya terjadi pada 2009. Di mana Ketua DPR saat itu berasal dari Partai Demokrat. Di tahun-tahun sebelumnya, Ketua DPR tidak harus berasal dari partai pemenang pemilu.

Saat Pemilu 2004 misalnya. Golkar menjadi pemenang Pemilu, namun tak serta merta kadernya langsung terpilih menjadi Ketua DPR. Contoh lainnya, ketika PDIP menang Pemilu tahun 1999. Ketua DPR justru berasal dari Golkar yakni Akbar Tandjung. Akbar dipilih melalui pemilihan terbuka.

"Tahun 1999, pemenang pemilu adalah PDIP, apakah PDIP jadi ketua DPR? Waktu itu ketuanya Pak Akbar Tandjung yang terpilih melalui pemilihan terbuka," ungkapnya.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini menuturkan, jika DPR ingin mengakomodir permintaan PDIP untuk mendapatkan jatah kursi pimpinan dewan maka aturan dalam UU MD3 harus segera diubah.

"Kalau kemudian diinginkan adanya perubahan maka ubah dulu UU MD3-nya. Sebab begitulah ketentuan kalau UU MD3 nya tidak diubah berati tetap kembali posisi pimpinan ada lima tidak ada tambahan," jelasnya.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
Partai Pemenang Pemilu 2019, Lengkap dengan Persentasenya

Partai Pemenang Pemilu 2019, Lengkap dengan Persentasenya

Pantai pemenang pemilu 2019 adalah PDIP. PDIP berhasil meraih posisi pemenang dengan jumlah kursi terbanyak di parlemen.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

Baca Selengkapnya
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya
PDIP Ingatkan Golkar Tak Ganggu Jatah Kursi DPR: Kami Ada Batas Kesabaran

PDIP Ingatkan Golkar Tak Ganggu Jatah Kursi DPR: Kami Ada Batas Kesabaran

PDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya
Politisi PDIP Sebut Tak Menutup Kemungkinan Megawati dan Prabowo Bertemu Usai Pilpres

Politisi PDIP Sebut Tak Menutup Kemungkinan Megawati dan Prabowo Bertemu Usai Pilpres

Lalu, saat disinggung kapan pertemuan antara kedua pimpinan partai itu terjadi, dia meminta untuk menunggu saja.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.

Baca Selengkapnya