PPP: DPR harus dikritik, kalau tidak ada jangan-jangan kami bisa ngorok
Merdeka.com - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) terdapat aturan bahwa masyarakat tidak boleh merendahkan anggota atau pun marwah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aturan tersebut saat ini menjadi polemik karena DPR dinilai antikritik.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menilai DPR tetap memerlukan kritik kinerja. Dia mengatakan, ada kritik saja, anggota DPR kerap membuat masyarakat kecewa seperti kedapatan tertidur saat rapat.
"Apalagi kalau tidak ada kritik, ngorok jangan-jangan kami. Itu gunanya kritik supaya kita terbangun juga. Itu menurut saya," katanya dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2).
Dia pribadi tidak mempersoalkan jika dikritik. Arsul bercerita saat bergabung menjadi anggota Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dia dikritik habis-habisan karena dianggap tidak mendukung KPK. Tapi saat itu dia menerima dan mengajak dialog pengkritik.
"Jangan kemudian dikritik marah-marah kemudian tidak terjadi proses dialog. Itu tidak ada pelajarannya untuk demokrasi kita," katanya.
Namun, dia menekankan cara penyampaian kritik harus tetap mengedepankan budaya sopan santun. Seperti tidak melontarkan kritik dengan kata-kata kotor.
"Kami butuh (dikritik). Paling tidak mari kita budayakan kritik, karena DPR harus dikritik," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaBuka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaPPP Diminta Fokus Terhadap Gugatan MK, Jangan Berharap Kepada Arsul Sani
PPP harus percaya dengan diri mereka sendiri melalui data serta bukti-bukti yang akan diajukan ke MK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Komisi III DPR Sudah Ingatkan Potensi Korupsi Timah: Angkanya Fantastis
Politikus Partai Gerindra tersebut juga mengungkap bahaya dari korupsi SDA yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaGanjar: RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan Karena jadi Tuntutan Rakyat
Ganjar menyebut RUU Perampasan Aset ini harus segera disahkan DPR.
Baca SelengkapnyaPPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR
"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca SelengkapnyaPrabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaPeneliti SMRC Dorong PDIP, NasDem dan PKB Jadi Oposisi
Dibutuhkan pelembagaan oposisi kritis untuk memulihkan demokrasi yang bermartabat
Baca Selengkapnya