PKB Klaim Banyak Rakyat yang Minta Makzulkan Presiden: Mintalah ke DPR, Demi Demokrasi
PKB menyarankan masyarakat untuk mendorong DPR agar melakukan hak angket.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengaku mendapat masukan masyarakat terkait pemakzulan presiden. Disebabkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden.
Putusan itu dianggap bermasalah karena putusan itu memberikan jalan bagi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Terlebih, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman merupakan ipar Jokowi.
"Begini, itu yang embrio ke arah situ memang banyak masukan dari masyarakat," kata Jazilul di kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (3/11).
Salah satu yang muncul juga adalah dari usulan hak angket oleh anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu. Itu sebagai bentuk kekecewaan. Banyak juga tokoh nasionalis yang meluapkan kekecewaannya.
"Kemarin di DPR juga Masinton itu menyampaikan hak angket, begini kekecewaan ini makin lama makin hari makin meluas. Banyak tokoh-tokoh nasional yang meluapkan kekecewaan terhadap demokrasi yang makin terpuruk," ujar Jazilul .
Maka itu, Jazilul menyarankan supaya mendorong DPR untuk melakukan hak angket. Apabila DPR diminta oleh masyarakat, maka bisa bertindak. Misalnya dengan mendorong pemakzulan presiden.
"Oleh sebab itu kemudian meminta lah kepada DPR, saya yakin suatu saat DPR ini akan diminta oleh kelompok-kelompok masyarakat untuk bertindak, jangan diem aja DPR ini kira-kira begitu. Kalau perlu makzulkan, makzulkan, kalau perlu hak angket, angket. Kan gitu. Untuk apa? Demi demokrasi," ujar Jazilul.
Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi berita untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Namun, terkait hak angket, PKB masih menunggu keseriusan Masinton untuk mengajukan. PKB siap untuk membantu menggolkan hak angket.
"Demi perjalanan demokrasi, tapi posisi saya, posisi PKB ini menunggu keadaan seperti apa tentu yang namanya DPR itu gunanya, fungsinya adalah check and balances. Jadi ketika masyarakat resah, ketika masyarakat kecewa ada salurannya dari pada nanti di jalan-jalan," ujar Jazilul.
PKB Klaim Banyak Rakyat yang Minta Makzulkan Presiden: Mintalah ke DPR, Demi Demokrasi
Artikel ini ditulis oleh
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
Reporter
PKB menyarankan masyarakat untuk mendorong DPR agar melakukan hak angket.
Menurut Anies saat ingin melakukan pemerataan di Indonesia, harus dimulai dengan membangun kota kecil menjadi menengah dan kota menengah menjadi besar.
Pada rapat terbatas RUU ASN, bersama Presiden Joko Widodo, Abdullah Azwar Anas memaparkan tujuh agenda transformasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam RUU ASN.
Follow
Rekomendasi
