Merdeka.com - Suhu politik jelang Pemilihan Gubernur Bali tahun 2018 semakin memanas. Gabungan sembilan partai sepakat membentuk Koalisi Rakyat Bali (KRB), dan mengusung duet I Ketut Sudikerta dengan IB Rai Dharmawijaya Mantra alias Rai Mantra.

Sembilan partai tersebut adalah Golkar, Demokrat, Hanura, NasDem, PPP, PKS, Perindo, PKPI dan PAN.

Ketua DPD Demokrat Bali I Made Mudarta menuturkan, meski sudah sepakat menduetkan Sudikerta dan Rai Mantra namun di antara parpol belum satu suara untuk memutuskan siapa yang akan diusung sebagai bakal cagub dan cawagub.

"Nama-nama paket belum kita bahas sama sekali. Kami hanya berkumpul dan bersepakat membentuk koalisi," kata Mudarta saat dihubungi merdeka.com, Jumat (10/11).

Intinya dalam pertemuan itu KRB ingin menyatukan Sudikerta yang kini masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Bali, dengan Wali Kota Denpasar Rai Mantra.

"Jadi mengenai pasangan calon masing-masing parpol akan berdoa agar dapat calonnya yang terbaik. Besok akan kami umumkan calonnya," tegasnya.

Dia membantah koalisi untuk mengeroyok PDIP, tetapi untuk melahirkan pemimpin yang memiliki legitimasi yang kuat.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bapilu Bali Nusra DPP Partai Golkar AA Bagus Adhi Mahendra Putra menegaskan tetap mendukung keputusan yang lahir dari KRB.

"Siapa pun calonnya yang lahir kita akan tetap kompak di KRB," tandasnya.

Bagus Adhi mengklaim Golkar yang menggagas koalisi tersebut. Dia membantah KRB lahir jelang rekomendasi PDIP soal bakal calon yang bakal diusung di Pilgub.

"Ini menjadi inisiatif Golkar dan kami menjemput bola untuk pertemuan ini. Tapi bukan karena jelang rekomendasi PDIP, karena kami tidak tahu dan tidak berandai-andai. Mereka saja tidak tahu siapa yang direkomendasi," paparnya.

Sayangnya anggota Komisi IV DPR ini tidak menyebutkan nama-nama yang diusulkan masing-masing Parpol.

Sementara itu, Ketua DPD NasDem Bali IB Oka Gunastawa mengakui sebelumnya Rai Mantra berniat maju lewat jalur independen. NasDem ingin Rai Mantra sebagai bakal cagub.

"Kita sudah punya calon gubernur Pak Rai Mantra. Tapi ada delapan parpol lainnya dan nama Pak Sudikerta juga dimunculkan. Semoga dalam keputusan nantinya koalisi ini menghasilkan final dan jadi kekuatan baru di Bali," kata Oka Gunastawa saat ditemui di kawasan Renon.

Bagaimana dengan PDIP? Kendati belum turun rekomendasi dari DPP, namun ketua DPD PDIP Bali I Wayan Koster sudah sejak lama tebar pesona, dengan memasang poster dan baliho dengan logo KGB (Koster Gubernur Bali) hampir di setiap ruas jalan desa dan kecamatan di Bali.

Soal kapan rekomendasi turun, PDIP akhirnya memastikan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung pada Pilgub Bali 2018 mendatang, bakal diumumkan hari ini, Sabtu (11/11), bertepatan dengan umat Hindu merayakan Hari Raya Kuningan.

Kepastian tersebut disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dalam keterangan pers di Kantor DPD PDIP Provinsi Bali, di Denpasar, Selasa (7/11) kemarin. Pada kesempatan tersebut, Hasto baru saja melakukan rapat koordinasi sekaligus persiapan Deklarasi cagub-cawagub, bersama pengurus DPD PDIP Provinsi Bali dan DPC PDIP se-Bali.

"Tanggal 11 November jam 11 pagi, kami akan umumkan calon gubernur dan wakil gubernur Bali. Kami akan umumkan di Kantor DPP PDIP di Jakarta," jelas Hasto.

Tanggal 11 November diakuinya merupakan waktu yang tepat, karena bertepatan dengan Hari Raya Kuningan. "Karena seluruh pengurus akan ke Jakarta, maka usai pengumuman kita akan doa bersama di Pura Gunung Salak," ujarnya.

Sayangnya, Hasto enggan membocorkan nama-nama yang akan direkomendasikan oleh PDIP untuk bertarung di Pilgub Bali 2018. Ia hanya menegaskan, bahwa PDIP menyadari bahwa Bali sangat penting dan strategis sebagai basis PDIP.

Karena itu, partai pemilik 24 kursi DPRD Bali tersebut akan merekomendasikan pasangan calon yang memahami Bali dengan seluruh aspeknya, baik historis, kultural dan spiritualnya. Selain itu, PDIP juga akan merekomendasikan pasangan calon yang ideal untuk memimpin Pulau Dewata lima tahun ke depan.

"Bisa perpaduan internal dan eksternal partai. Atau semua dari internal partai. Prinsipnya, PDIP percaya pada kekuatan gotong-royong," ujarnya.

Disinggung apakah yang akan direkomendasikan adalah nama-nama yang telah mengikuti penjaringan di internal PDIP, Hasto menepisnya. Menurut dia, selama ini PDIP mengakomodasi dua metode sebelum memutuskan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Pertama, melalui penjaringan. Kedua, melalui pemetaan politik. Jadi, sangat dimungkinkan di luar yang mengikuti penjaringan yang direkomendasikan. Itu karena kami tidak mau ada gap antara mekanisme partai dengan keinginan rakyat," pungkas Hasto.