Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pelaksanaan Pemilu 2019 Dinilai Masih Banyak Kekurangan

Pelaksanaan Pemilu 2019 Dinilai Masih Banyak Kekurangan Persiapan pemilu ulang di Ciputat. ©2019 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Pemilu Serentak 2019 yang berlangsung 17 April lalu dinilai masih banyak kekurangan. Penyelenggaraan Pemilu kali ini dinilai banyak hal yang tidak terantisipasi dengan baik salah satunya terkait dengan efisiensi anggaran.

"Banyak hal yang tak terantisipasi. Bayangan kita Pemilu Serentak ciptakan efisiensi karena tiap segmen apakah Pilkada, Pileg di Pilkada, dan menciptakan ongkos-ongkos politik dan ekonomi yang besar," kata Peneliti Senior Populi Center Afrimadona di kantor Populi Center, di Jakarta Barat, Kamis (2/5).

Menurut dia, Pemilu Serentak juga membuyarkan perhatian masyarakat. Dia mengatakan, kebanyakan masyarakat lebih fokus pada Pemilu presiden dan membuka peluang kecurangan karena minimnya pengawasan.

"Pemilu Serentak juga pada akhirnya akan membuat kekaburan perhatian di masyarakat. Pada akirnya fokus pada Pilpres. Masyarakat fokus pada Pilpres," ujar dia.

Menurut Afri, seharusnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bisa mengantisipasi masalah yang terjadi di Pemilu Serentak kali ini. Serta belajar dari negara lain untuk bisa menyelenggarakan Pemilu lebih baik lagi.

"Akan lebih baik dalam bicarakan Undang-undang Pemilu kita undang banyak pihak dan berbagai negara. Sehingga bisa berikan masukan bahwa jika opsi yang kita pakai untuk buat prosedur Pemilu maka ini yang kita harus antisipasi. Dengan banyaknya perdebatan-perdebatan kita harap bisa hasilkan sistem elektoral yang efisien," kata dia.

Di tempat yang sama, peneliti senior Perludem, Didik Supriyanto menilai Pemilu kali ini memang sangat rumit dan mahal. Terutama dalam pembagian daerah pemilihan dan mahal karena ada penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga memerlukan dana yang lebih banyak untuk membayar panitia penyelenggara Pemilu.

"KPU kurangi jumlah pemilih maksimal 500 jadi 300. Akibatnya jumlah TPS kita membengkak. Akibatnya biayanya membengkak. Karena 65-70 persen biaya Pemilu untuk honor petugas. Karena TPS banyak petugas banyak, per orang Rp 500 ribu dikali 800 (jumlah TPS kurang lebih)," kata Didik.

Dia menambahkan, KPU juga tidak memperhatikan sistem penghitungan suara sehingga banyak memakan korban panitia penghitungan suara. Meskipun simulasi sudah dilakukan oleh KPU.

"Faktanya lebih rumit karena situasi. Tekanan politik, keributan ini itu. Akibatnya meninggal sampai 300-an. Ini yang dilupakan orang, Pemilu 2014. Anggota KPPS meninggal 157. Saya inget DKI 6-7. Jadi waktu Pileg saja sudah makan banyak korban. Cuma kita enggak peduli. Ah angkanya cuma 157. Penduduk Indonesia hampir 300 juta, ribu," tandasnya.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pelaksanaan Pemilu 1955 Bertujuan untuk Dua Hal, Simak Penjelasannya
Pelaksanaan Pemilu 1955 Bertujuan untuk Dua Hal, Simak Penjelasannya

Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Tahapan Pelaksanaan Pemilu di Indonesia, Menarik Dipelajari
Tahapan Pelaksanaan Pemilu di Indonesia, Menarik Dipelajari

Pelaksanaan pemilu memiliki langkah-langkah yang terstruktur dan diatur secara ketat.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Hormati Pemilu, Bapanas Bakal Hentikan Bantuan Pangan untuk Sementara Waktu
Hormati Pemilu, Bapanas Bakal Hentikan Bantuan Pangan untuk Sementara Waktu

Bapanas hentikan pemberian bantuan pangan sementara dalam rangka menghormati pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Tindak 63 Kasus Pelanggaran Pidana Pemilu
Bawaslu Tindak 63 Kasus Pelanggaran Pidana Pemilu

Hal ini dikarenakan penanganan kasus ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan integritas Pemilu

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
Pemilu Kapan Dilaksanakan 2024, Pahami Tata Cara Pencoblosannya
Pemilu Kapan Dilaksanakan 2024, Pahami Tata Cara Pencoblosannya

Penting untuk mengetahui tanggal dan prosedur pencoblosan pemilu.

Baca Selengkapnya
Kapan Pemilu 2024? Berikut Jadwal dan Tahapannya
Kapan Pemilu 2024? Berikut Jadwal dan Tahapannya

Kapan pemilu 2024? Berikut jadwal selengkapnya.

Baca Selengkapnya