Pelaksanaan Pemilu 2019 Dinilai Masih Banyak Kekurangan

Kamis, 2 Mei 2019 16:55 Reporter : Sania Mashabi
Pelaksanaan Pemilu 2019 Dinilai Masih Banyak Kekurangan Persiapan pemilu ulang di Ciputat. ©2019 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Pemilu Serentak 2019 yang berlangsung 17 April lalu dinilai masih banyak kekurangan. Penyelenggaraan Pemilu kali ini dinilai banyak hal yang tidak terantisipasi dengan baik salah satunya terkait dengan efisiensi anggaran.

"Banyak hal yang tak terantisipasi. Bayangan kita Pemilu Serentak ciptakan efisiensi karena tiap segmen apakah Pilkada, Pileg di Pilkada, dan menciptakan ongkos-ongkos politik dan ekonomi yang besar," kata Peneliti Senior Populi Center Afrimadona di kantor Populi Center, di Jakarta Barat, Kamis (2/5).

Menurut dia, Pemilu Serentak juga membuyarkan perhatian masyarakat. Dia mengatakan, kebanyakan masyarakat lebih fokus pada Pemilu presiden dan membuka peluang kecurangan karena minimnya pengawasan.

"Pemilu Serentak juga pada akhirnya akan membuat kekaburan perhatian di masyarakat. Pada akirnya fokus pada Pilpres. Masyarakat fokus pada Pilpres," ujar dia.

Menurut Afri, seharusnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bisa mengantisipasi masalah yang terjadi di Pemilu Serentak kali ini. Serta belajar dari negara lain untuk bisa menyelenggarakan Pemilu lebih baik lagi.

"Akan lebih baik dalam bicarakan Undang-undang Pemilu kita undang banyak pihak dan berbagai negara. Sehingga bisa berikan masukan bahwa jika opsi yang kita pakai untuk buat prosedur Pemilu maka ini yang kita harus antisipasi. Dengan banyaknya perdebatan-perdebatan kita harap bisa hasilkan sistem elektoral yang efisien," kata dia.

Di tempat yang sama, peneliti senior Perludem, Didik Supriyanto menilai Pemilu kali ini memang sangat rumit dan mahal. Terutama dalam pembagian daerah pemilihan dan mahal karena ada penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga memerlukan dana yang lebih banyak untuk membayar panitia penyelenggara Pemilu.

"KPU kurangi jumlah pemilih maksimal 500 jadi 300. Akibatnya jumlah TPS kita membengkak. Akibatnya biayanya membengkak. Karena 65-70 persen biaya Pemilu untuk honor petugas. Karena TPS banyak petugas banyak, per orang Rp 500 ribu dikali 800 (jumlah TPS kurang lebih)," kata Didik.

Dia menambahkan, KPU juga tidak memperhatikan sistem penghitungan suara sehingga banyak memakan korban panitia penghitungan suara. Meskipun simulasi sudah dilakukan oleh KPU.

"Faktanya lebih rumit karena situasi. Tekanan politik, keributan ini itu. Akibatnya meninggal sampai 300-an. Ini yang dilupakan orang, Pemilu 2014. Anggota KPPS meninggal 157. Saya inget DKI 6-7. Jadi waktu Pileg saja sudah makan banyak korban. Cuma kita enggak peduli. Ah angkanya cuma 157. Penduduk Indonesia hampir 300 juta, ribu," tandasnya. [gil]

Baca juga:
Angka Golput di Pileg Lebih Tinggi dari Pilpres
Gerakan Pita Kuning Desak Komnas HAM Usut Meninggalnya Ratusan Petugas KPPS
Relawan IT Prabowo akan Sambangi Bawaslu, Serahkan Bukti Salah Entry Situng KPU
Prediksi Menteri Jokowi Bakal Lolos dan Gagal Masuk Senayan
Quick Count LSI Denny JA 100 Persen: Jokowi-Ma'ruf Menang Mutlak di 21 Provinsi
Sandiaga Uno Tanggapi Manuver Politik PAN dan Demokrat
Dana Kampanye Demokrat Rp 190 M, SBY Sumbang Rp 2,485 M dan Ani Rp 1 M

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini